JAKARTA – RADAR BOGOR, Polemik mengenai sikap Partai Demokrat yang dianggap melakukan politik dua kaki terus menuai reaksi. Tudingan itu menyusul kebijakan partai berlambang mercy itu yang akan memberikan dispensasi bagi petinggi DPD yang mendukung Jokowi-Ma’ruf.
Menanggapi hal itu, bakal calon presiden Prabowo Subianto mengatakan, dukungan di pilpres merupakan politik setiap kebebasan politik bagi kader Demokrat. Namun, dia berdalih persoalan ini menjadi ramai lantaran sorotan media yang berlebihan.
“Saya kira itu kebabasan politik sekarang gitu, itu digoreng, ya terserah anda lah mau goreng ke arah mana, mau pedes, mau asem, mau garam, santai saja,” kata Prabowo saat jumpa pers usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY, Jakarta, Rabu (12/9).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kogasma partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengklarifikasi tudingan politik dua kaki tersebut. Ia pun menjelaskan politik dua kaki versi yang dimilikinya.
“Yang jelas kalau ada yang bicara dua kaki, dua kaki, ya memang harus berjalan dua kaki. Kalau satu pincang dong. Kaki kanan kita ingin yakin pilpres sukses dan menang, kaki kiri pileg juga tidak boleh ditinggalkan, remember 2019 adalah momentum yang berbeda, berbeda karakter dibandingkan di pemilu sebelumnya,” ucapnya.
Menurut AHY, seluruh parpol memiliki cara sendiri untuk mengurusi masalah internal partainya. Dia bilang, partainya akan membahas persoalan pertimbangan dispensasi ini dengan baik dan sesuai mekanisme partai yang berlaku.
“Yang jelas tidak berubah, sampai saat ini dan Insya Allah sampai dengan akhir masa kampanye pemilu 2019 ini partai demokrat akan bersama sama pasangan Pak Prabowo dan Sandi untuk bisa mensukseskan beliau dan mengantarkan beliau-beliau ini menjadi pemimpin yang amanah dan adil,” pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat memang akan mempertimbangkan untuk kasih dispensasi kepada 4 dari 34 provinsi DPD Demokrat yang membelot untuk mendukung paslon Jokowi-Ma’ruf di pilpres 2019. Salah satu yang diketahui diberikan dispensasi adalah Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe.
Alasan partai Demokrat memberikan dispensasi lantaran kekhawatiran dengan suara partainya yang menurun di pemilu 2019 mendatang. Sehingga pihaknya tak memberikan sanksi apapun kepada Gubernur Papua tersebut.
“Kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok (suaranya) di sana (Papua), karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung pak Jokowi tinggi, sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami,” kata Kadiv Hukum
dan Advokasi Demokrat Ferdinand.
(aim/JPC)
