JAKARTA–RADAR BOGOR,Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (5/9). Mereka masuk klaster pelantikan tahap pertama.
Kesembilan itu di antaranya pasangan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, Nusa Tenggara Timut Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi, Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin, dan Bali I Wayan Koster – Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.
Selain itu, ada juga pasangan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan, Sulawesi Tenggara Ali Mazi-Lukman Abunawas, Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman dan Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan tidak bisa dilakukan secara serentak. Pasalnya, sebagaimana ketentuan UU Pemda, masa jabatan kepala daerah selama lima tahun bersifat mutlak.
“Tidak boleh dikurangi satu hari ataupun ditambah satu hari,” ujarnya.
Adapun kondisinya, ada beberapa daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) gubernurnya belum berakhir.
Misalnya Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru habis 17 September 2018 atau Gubernur Jawa Timur yang baru habis awal tahun 2019. Oleh karenanya, Tjahjo memprediksi akan ada pelantikan hingga lima klaster.
Tjahjo menambahkan, usai dilantik, gubernur harus langsung bekerja. Ada tiga hal yang harus dilakukan sebagai bekal awal. Pertama, melakukan konsolidasi dengan berbagai level pemerintahan untuk memastikan program yang direncanakan bisa terlaksana.
Kedua, berkomunikasi dengan Forkompinda yang meliputi DPRD, Kapolda, Pangdam, Kejaksaan, tokoh-tokoh daerah lainnya dalam rangka untuk menjaga stabilitas daerah.
“Ketiga, saya mengingatkan pahami area rawan korupsi, khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, mekanisme jual beli barang dan jasa,” imbuhnya.
Sementara itu, para gubernur yang dilantik mengaku akan langsung tancap gas menjalankan tugasnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sebagai langkah pertama, dirinya akan membuat grup Whatsapp.
Grup tersebut nantinya akan berisi wali kota, bupati hingga sekda yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Dia menuturkan, grup tersebut dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi antardaerah dengan pemerintah provinsi. Diakuinya, kemudahan teknologi harus dimanfaatkan.
“Kalau tidak perlu bertemu kenapa bertemu,” ujarnya. Adapun soal kebijakan di 100 hari pertama, Emil -sapaan akrabnya menargetkan untuk bisa meresmikan sejumlah program strategis. Mulai dari program Satu Desa Satu Perusahaan, Satu Pesantren Satu Produk, program kesehatan, hingga pariwisata.
“Intinya sampai Desember kita banyak program unik dan spesial dari Jabar,” kata mantan arsitektur itu.
Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan tim untuk perumusan Rancangan APBD 2019 yang akan dibahas dalam satu dua bulan mendatang.
Sehingga harapannya, politik anggaran di APBD 2019 nanti sudah di desain sesuai program yang disusunnya.
“Besok sudah akan dirapatkan paripurna di dewan, jadi aman terkendali karena kita musyawarah, saling memahami,” tuturnya. (far/ysp)
