JAKARTA–RADAR BOGOR, Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam menuntaskan buta aksara di tengah masyarakat. Hingga terdapat 2,2 juta penduduk tidak mengenal tulis baca. Angka itu setara dengan 2,07 persen dari total penduduk Indonesia.
Angka ini berdasarkan pada data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik
(BPS) serta Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2017. Umumnya penyandang buta huruf itu mereka yang berusia 15-59 tahun.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar menyebut, masalah buta aksara dan kemiskinan adalah hal yang berkaitan dan sebangun. Sebab, pada desa-desa yang miskin, mayoritas penduduknya terkendala buta aksara.
2,2 Juta Perempuan Indonesia Buta Aksara, Mayoritas Ibu-Ibu
Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar. (Yesika Dinta/JawaPos.com)
Dari total yang buta aksara itu, 2,2 juta di antaranya merupakan perempuan dan mayoritas ibu rumah tangga. Jumlah itu lebih banyak dibanding laki-laki yang berjumlah 1,1 juta jiwa.
“Kalau dilihat lebih lanjut, di desa itu, ibu-ibu yang paling banyak, hampir dua per tiganya. Jadi kalau kita menuntaskan keaksaraan, kita harus angkat itu ibu-ibu di desa-desa miskin,” ujar Harris di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Selasa (4/9).
Untuk menuntaskan buta aksara yang dialami ibu-ibu ini, Harris mewacanakan untuk mendekatkan para ibu rumah tanggaitu ke bidang kewirausahaan. Dari pendekatan itu ibu rumah tangga tersebut dapat berjualan makanan
atau kerajinan daerah. Cara seperti itu tentunya akan bisa membuat para ibu menghasilkan uang dan bisa tertarik belajar huruf dan angka.
“Kita angkat ibu-ibu bergaya. Caranya mendekati ibu-ibu ini dengan kewirausahaan. Ajari mereka bikin kue
dan macam-macam. Kerajinan daerah, mungkin semacam anyaman-anyaman. Dari situ kemudian menghasilkan uang, dari situ menarik dan belajar huruf, angka,” papar Harris.
Adapun buta aksara terbanyak melanda 11 provinsi di Indonesia dengan persentase melebihi angka nasional. Di antaranya Papua 28,75 persen, NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,9 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah 2,20 persen.
(ce1/yes/JPC)
