BOGOR–RADAR BOGOR, Institut Pertanian Bogor (IPB) tengah berusaha mencari jalan keluar terkait permasalahan kepemilikan rumah dinas antara TNI dengan masyarakat di Sempur dan Teplan beberapa waktu lalu.
“Pembiaran bisa terjadi karena pejabat saat itu tidak ingin eksekusi karena khawatir namanya bisa jelek sehingga dihindari. Jadi masalah itu tidak akan selesai jika tidak diselesaikan. Artinya penyelesaiannya pun harus dengan cara yang baik,” ujar Ketua Program Kebijakan Publik dan Regulasi Center for Alternative Dispute Resolution and Empowerment (CARE) LPPM Institut Pertanian Bogor (IPB) Agit Kriswan Triyono usai Forum Group Discussion (FGD) Resolusi Konflik Rumah Dinas di Gedung PSP3 IPB, Selasa (28/8).
“Kita harapkan ada resolusi konflik, tujuannya agar negara hadir bahwa mereka dulu orang tuanya anggota TNI atau mantan pejuang tetap ingin merasa dihargai,” ungkapnya.
Saat ini baru pihak TNI yang dimediasi agar diketahui akar permasalahannya. Sebab, menurut Agit dalam mediasi bukan berarti mempertemukan kedua pihak.
Sementara itu, Danrem 061/Suryakancana Kolonel Inf M Hasan menuturkan, ada beberapa motif yang membuat sulitnya warga keluar dari rumah dinas yang sudah tak sesuai lagi peruntukkannya.
Di antaranya zona yang sudah nyaman, motif ekonomi, letak rumah dinas yang strategis, dan memiliki historis dari orang tua mereka.
Dirinya berterima kasih kepada IPB CARE yang sudah mengundang Korem 061/SK dan menjadi mediator untuk membahas masalah rumah dinas.
“Ternyata masalah rumah dinas bukan hanya terjadi pada TNI atau Polri saja, tetapi sipil juga mengalami hal yang sama,” tuturnya.(gal/c)
