JAKARA – RADAR BOGOR, Nahdlatul Ulama (NU) diperebutkan untuk menjadi pendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Direktur Eksekutif Wahid Institute, Yenny Wahid berharap NU kembali pada khittah 1926. Yakni, netral dalam berpolitik.
Hal itu dilontarkan Yenny menyusul sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendukung pasangan Joko Widodo dan K.H Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. “NU sudah seharusnya berjalan sesuai khittah, karena itu menjadi keputusan yang diputuskan oleh muktamar,” kata Yenny saat menghadiri pengajian di kawasan Koja, Jakarta Utara, Minggu (19/8) malam.
Menurut Yenny, Rais Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri atau Gus Mus selalu mengingatkan untuk berpegang pada Qonun Asasi dan Mabadi Khairu Ummah dalam setiap mengambil keputusan. “Jadi NU memang netral dalam berpolitik, itu sikap organisasi dari dulu sampai sekarang,” tegas Yenny.
Kendati Ketua Umum PBNU KH Aqil Siradj telah menyatakan mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019, Yenny punya pandangan lain. Menurutnya, itu merupakan sikap pribadi warga NU. Tidak serta merta dikaitkan sebagai keputusan NU secara organisasi.
“Kalau kemudian ada orang-orang yang punya sikap politik sendiri dan kemudian mengatasnamakan NU, itu tidak mencerminkan organisasi secara besar. Tetapi individu saja. Masyarakat Indonesia bebas mendukung siapapun,” ucap puteri Gus Dur itu.
Yenny pun mencontohkan, saat tokoh NU K.H Hasyim Muzadi menjadi cawapres Megawati Soekarnoputeri pada 2004. Sikap NU saat itu tetap netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon.
“Jadi ya warga NU punya prosesnya sendiri dalam membuat keputusan,” ungkap Yenny.
Oleh sebab itu, anak kedua dari Presiden Abdurrahman Wahid ini memastikan NU dalam posisi netral pada Pilpres 2019. Sikap individu pengurus disebutnya tidak merefleksikan pilihan organisasi.
“Tidak boleh, memang NU dari dulu netral dalam berpolitik,” pungkas Yenny.
(rdw/JPC)
