JAKARTA-RADAR BOGOR, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi adanya nozzle digital di SPBU.
Eksekusinya bakal dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom (Persero) Tbk melalui program Sinergi BUMN. Diharapkan hal tersebut dapat meminimalisasi adanya disparitas antara volume stok dari terminal BBM dan jumlah BBM yang didistribusikan.
Tim Digital Transformasi Pertamina Endriyanto menuturkan dengan adanya nozzle Pertamina akan mencari tahu siapa saja pihak-pihak yang membeli BBM dari Termina BBM. Dan itu harus cashless.
“(Nozzle ini fokusnya) untuk masalah volume dulu. Yang pasti mencari tahu siapa sih yang beli itu. Itu harus cashless,” jelasnya di BPH Migas, Jakarta, Senin (14/8).
Karena harus cashless itulah bukan berarti tanpa masalah juga. Misalnya, ada orang yang punya 4 mobil, maka yang digunakan sebagai default pembayaran tetap hanya ada satu.
“Mekanisme terbaik mana yang akan diambil itu juga kita akan cari,” ujarnya.
Nantinya, Pertamina juga akan bekerja sama dengan bank-bank pelat merah dalam hal pembayaran ini. Selain bank himbara, Pertamina juga akan berupaya menjalin kerja sama dengan payment elektronik lain seperti gopay, atau elektronik payment lainnya.
“Nantu ada misalnya saja dari pemerintah mengeluarkan aturan subsidi harus dengan menggunakan single ID,” jelasnya.
Tentunya, agar sistem itu bisa diterima maka Pertamina dan Telkom sebagai pemilik jaringan plasma di Indonesia harus memulainya debfab membangun SPBU digital.
(uji/JPC)
