JAKARTA – RADAR BOGOR, Tidak salah rasanya memuji keseriusan pemerintah untuk benar-benar mengembalikan aset negara yang dikelola asing menjadi milik sendiri. Awal cerita perjuangan manis itu dimulai dari diserahkannya pengelolaan Blok Mahakam ke anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Mahakam per 1 Januari 2018.
Blok yang merupakan salah satu pemilik cadangan migas terbesar di Indonesia itu telah dikelola selama 50 tahun oleh Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex. Keduanya merupakan perusahaan energi yang berasal dari Perancis dan Jepang.
Pada November 2017, WK Mahakam tercatat berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan. Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat.
Tak berhenti sampai disitu, pemerintah juga membuka peluang besar untuk mengembalikan Freeport Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi. Tepat pada Kamis, 12 Juli 2018, pemerintah Indonesia menyetujui nilai divestasi saham yang disepakati PT Freeport McMoran Inc (FCX) untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari sebelumnya 9,36 persen menjadi 51 persen. Kesepakatan itu ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian Head of Agreement (HoA)
Dalam perjanjian tersebut, Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) akan mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar atau sebesar Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14 ribu). Anggaran itu akan digunakan untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sebesar 40 persen dan 100 persen saham FCX di PT Indocoopper Investama yang dikonversi menjadi 9,36 persen.
Dari nilai total itu, USD 3,5 miliar merupakan milik Rio Tinto, sedangkan Indocoopper sebesar USD 350 juta. Dengan demikian, Indonesia secara keseluruhan akan memiliki 51,38 persen saham Freeport Indonesia.
“Jadi memang melalui penguasaan mayoritas di Inalum ini, dan holding pertambangan, pemerintah berharap PTFI bisa mengelola sebaik-baiknya, juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Dalam kasus ini, JawaPos.com tidak menyebutnya sebagai sebuah keberhasilan dalam mengembalikan aset kekayaan alam negara. Namun, upaya pemerintah ini patut diapresiasi dalam menindaklanjuti keseriusan menaikkan kepemilikan saham Indonesia di Freeport. Kini, mereka hanya tinggal menindaklanjuti sebelum akhirnya Freeport resmi kembali dimiliki secara mayoritas oleh Indonesia.
Selanjutnya, pada Selasa (31/7) malam, Kementerian ESDM mengumumkan kabar baik yang menyebutkan jika Blok Rokan diserahkan kepada Pertamina. BUMN migas itu berhasil memenangkan proyek dengan kontraktor eksisting Chevron. Dengan demikian, Pertamina akan mulai resmi mengelola Blok Rokan pada 2021 mendatang hingga tahun 2041.
“Setelah melihat proposal hari ini, jam 5 sore maka pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelolaan Blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Perlu diketahui, Blok Rokan merupakan salah satu lapangan migas terbesar yang ada di Indonesia. Untuk Blok Rokan itu sendiri, terdapat dua lapangan minyak raksasa di Blok Rokan, Riau. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi minyak hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai berproduksi pada 1970-an adalah lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara.
Produksi minyak Lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari (bph). Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph.
Kini, keseriusan pemerintah tengah dinanti dalam keberhasilan mengambil alih Freeport. Tidak hanya itu, upaya lainnya dalam mengembalikan kekayaan alam negara juga masih terus ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
(hap/JPC)
