CIBUBUR–RADAR BOGOR,Dalam PPDB kali ini, KPAI menerima beberapa pengaduan. Misalnya, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dokumen kependudukan. Banyak yang baru mengurus ketika dibutuhkan.
Akibatnya, banyak anak kehilangan haknya mengakses sekolah terdekat karena kesalahan orang tua yang kurang peduli pada dokumen kependudukan.
”Pengaduan seperti ini datang dari Medan, Cibinong, dan Bekasi,” tutur Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Retno juga melihat jika ketentuan radius terdekat tempat tinggal dari sekolah tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang ada.
Adanya ketimpangan atau tidak meratanya jumlah sekolah negeri di suatu wilayah mengakibatkan anak-anak di wilayah, yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri.
”Misalnya, di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor adalah desa berpenduduk terpadat se-Kabupaten Bogor tapi tidak ada SMP dan SMA negeri di desa itu. Akibatnya, anak-anak di Desa Bojongkulur harus mendaftar di sekolah desa tetangga, yang kuotanya hanya lima persen. Selain Bogor, juga ada keluhan dari Bandung, Bali, dan Gresik,” ungkap Retno.
Permasalahan jumlah sekolah juga terjadi di kawasan yang padat penduduk.
”Dengan sistem zonasi, mungkin kuotanya sudah penuh untuk siswa yang rumahnya radius 500 meter dari rumah atau bahkan kurang dari 500 m.
Misalkan kuota zonasi adalah 200 siswa, yang mendaftar 500, maka 300 orang tidak diterima hanya kalah oleh jarak,” ucap Retno.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengatakan jika evaluasi akan dilakukan setelah penutupan PPDB. Dia menjelaskan jika mereka yang belum diterima pada saat ini akan didata.
”Kan nanti setelah pendaftaran ini tidak otomatis tutup, yang tidak dapat sekolah nanti dibantu,” ungkapnya.
Menanggapi soal SKTM tidak valid, Muhadjir meminta agar orang tua tidak mengajari anaknya untuk berbohong. Menggunakam SKTM untuk mengejar sekolah favorit tidak diperkenankan. ”Sekolah favorit itu hanya mindset. Tidak ada sekolah favorit,” bebernya. (poj/jp)
