BOGOR-RADAR BOGOR,Dalam upaya menyuguhkan sistem birokrasi yang berkualitas, efektif, dan efisien, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Bima Arya-Dedie Rachim berkomitmen menghadirkan layanan inovatif berupa Mall Pelayanan Publik.
Dalam program tersebut akan melayani banyak pembuatan administrasi, dokumen hingga surat izin secara terintegrasi dalam satu tempat. Layanan yang dimaksud mulai dari administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, e-KTP, izin usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,
PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di Samsat, pembayaran retribusi daerah, pernikahan hingga pembuatan SIM.
“Mall Pelayanan Publik terpadu ini bisa memudahkan warga mengurus berbagai dokumen yang diperlukan. Tidak hanya layanan pemerintah yang bisa diakses, tapi juga stakeholder dari instansi lainnya,” ujar Bima Arya kepada Radar Bogor, kemarin (21/6).
Instansi lainnya yang dimaksud, kata dia, seperti Imigrasi untuk mengurus paspor dan surat lainnya, bea cukai, pajak, surat tanah, dan pihak lainnya seperti BUMN, BUMD dan gerai swasta lainnya.
Bima menambahkan, Mall Pelayanan Publik Kota Bogor mengedepankan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.
Dirinya berharap dengan pelayanan tersebut bisa memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
“Selain itu, bisa meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha, khususnya di Kota Bogor,” jelasnya. Tahapan untuk mewujudkan layanan terpadu itu pun sudah dilakukan Bima Arya-Dedie Rachim dengan melakukan studi banding belum lama ini ke Kabupaten Banyuwangi yang dinilai sukses menerapkan layanan tersebut.
Di Kota Bogor, kata Bima, sejauh ini tempat yang paling ideal untuk Mall Pelayanan Publik di Lippo Plaza Keboen Raya. Namun masih tentatif. Intinya, sambung
Bima, warga perlu transparansi dan percepatan.
“Saat saya masuk kembali menjadi wali kota pada 23 Juni 2018 mendatang. Saya akan langsung berkoordinasi dan berkonsultasi ke pemerintah pusat mengenai teknis dan lain sebagainya supaya bisa langsung eksekusi. Targetnya awal tahun depan sudah bisa luncurkan. Semua dinas terlibat tapi di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor,” tukasnya.(gal/c)
