BOGOR–RADAR BOGOR,Camat Bogor Tengah, Agustiansyah tak menampik atas kondisi buruk yang menerpa warganya. Menurutnya, wilayah di sekitaran kawasan Malabar memang terdapat kantong-kantong kemiskinan di wilayah Kecamatan Bogor Tengah. “Tapi, bukan berarti kita pemerintah diam saja. Kita juga ada upaya-upaya mengakselerasi dan meningkatkan kualitas masyarakat di sana,” ujarnya ketika dikonfirmasi.
Dia mengaku sudah mendorong para pelaku usaha di tepian Jalan Pajajaran untuk bisa mempekerjakan warga sekitar. Meskipun kadang kualitas kebutuhan yang dibutuhkan sering kali di atas kemampuan warga, ia tetap meminta diupayakan. “Yang pasti, kami mendorong kepada semua pelaku usaha di kawasan itu.
Hotel banyak, mal banyak, jadi, itu harus menampung warga-warga lokal. Walaupun memang kadang-kadang kualitasnya gak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka butuhkan. Tapi tetap kita harus upayakan mereka untuk menampung warga lokal,” paparnya.
Ia bahkan sempat berlaku tegas pada pelaku usaha, yakni tidak mengeluarkan izin jika tidak mempekerjakan warga sekitar dengan angka yang dominan, yakni sebanyak 60 persen dari kebutuhan.
Mengenai kebutuhan akses kesehatan, Agus belum mendapatkan laporan secara langsung mengenai warganya yang ditolak oleh salah satu rumah sakit. Tapi jika sudah dalam kondisi darurat, menurutnya, di rumah sakit mana pun harus bisa mengakomodasi. “Bahkan, kalau emergency atau darurat saya bawa ke Siloam kalau perlu. BPJS sudah berjalan, saya rasa akses kesehatan bagi warga semakin mudah sekarang,” tukasnya.
Terpisah, Plt Wali Kota Bogor, Usmar Hariman menganggap, meratanya pembangunan harus berbanding lurus dengan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bogor di lapangan. Walaupun, diakuinya, dalam proses pembangunan belum berjalan secara maksimal. “Mekanismenya pun kadang banci, musrenbang sifatnya sudah bener bottom up, tapi kan tidak lantas semua usulan masyarakat bisa diakomodir. Belum lagi kontroversi antara pokir (pokok pikir) DPRD dan Renstra SKPD kadang gak nyambung,” ungkapnya.
Kini, kekurangan itu menurutnya bisa diminimalisasi dengan simulasi seluruh usulan kegiatan yang hanya bisa diakses di APBD murni dan perubahan, melalui sistem RKPD online. Tak hanya itu, seluruh kegiatan juga masuk dalam sistem Simral Bappeda sehingga dapat dikontrol. “Upaya lainnya adalah kembali mengusulkan Revisi PP 18 Tahun 2016 terkait OPD, yang mengamanatkan bahwa OPD terendah di daerah itu adalah kelurahan,” kata Usmar.
Ia menganggap bahwa saat ini kelurahan tidak berdaya. Padahal, kelurahan dianggap ujung tombak pambangunan di daerah. Jika revisi itu terwujud, nantinya dana transfer ke wilayah bisa langsung ke kelurahan sehingga tidak nyangkut di kecamatan. Artinya, kelurahan bisa melakukam pengadaan barang dan jasa. “Kuncinya kembali penguatan sdm dan melibatkan kelembagaan-kelembagaan yang ada di kelurahan,” tuturnya. (fik/d)
