Beranda Bogor Raya Tagihan Harusnya Dipisahkan

Tagihan Harusnya Dipisahkan

SOFYANSYAH/RADAR BOGOR
POLEMIK AIR BERSIH: Sejumlah warga berbincang dan berjalan di dalam kawasan Perumahan Sentul City. Hingga saat ini, polemik air bersih antara warga dan pengembang belum ada penyelesaian.

CIBINONG–RADAR BOGOR, Polemik paso­kan air bersih warga peruma­han elite Sentul City dari PDAM Tirta Kahuripan ke anak pe­rusahaan PT Sentul City, yakni PT Sukaputra Graha Ce­merlang, menjadikan peru­sahaan pelat merah itu sasa­ran tembak.

PDAM Tirta Kahuripan di­tuding tak mampu menyup­lai air bersih langsung untuk war­ga Kabupaten Bogor. Na­mun, Dirut PDAM Tirta Kahuri­pan Hasanudin Taher punya ala­san. Menurutnya, perusa­haan yang dipimpinnya saat ini ha­nya mampu menyuplai air bersih hingga titik yang dise­pa­kati bersama manajemen PT Sentul City, yakni hingga Kandang Roda.

Terlebih, dalam PP Nomor 121 Tahun 2015, pihak swas­ta diperbolehkan memiliki SPAM, asal hanya digunakan un­tuk kebutuhan pihaknya sen­di­ri, tidak diperjualbelikan ke warga luar.

universitas-nusa-bangsa

”Kondisi PDAM yang dila­kukan sekarang, tidak menge­lola ke pelanggan lang­sung, hanya sampai yang disepaka­ti. Soal mungkin-tidaknya insta­lasi itu dihibahkan ke PDAM, kembali lagi kepada kebijakan kedua belah pihak, PT Sentul City dan pemkab,” terangnya.

Ia juga menguraikan, ber­dasarkan perhitungan, tarif yang dikeluarkan anak perusa­haan Sentul City masih dalam batas wajar. Namun menjadi persoalan ketika tarif tersebut digabung dengan lainnya. ”PDAM sulit mengintervensi. Kami sudah menyampaikan agar tagihan air dipisah de­ngan lainnya, karena benang merah­nya di situ,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Ko­mite Warga Sentul City (KWSC) Deni Erliana me­nganggap PDAM Tirta Kahu­ripan Kabupaten Bogor tidak melakukan tugasnya untuk mengawasi aspek pelayanan pelanggan, dalam hal ini war­ga Sentul City. ”Aspek laya­nan pelanggan ini dilepaskan begitu saja kepada korporasi swasta,” pungkasnya.

Padahal, Deni menam­bah­kan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2015 dan Peraturan Pemerin­tah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, aspek pelayanan pelanggan air bersih mut­lak harus dikendalikan nega­ra. ”Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD,” tegasnya.(wil)