25 radar bogor

Resmi Ditutup, Tersisa 15.044 Kursi

ilustrasi keberangkatan haji

JAKARTA–Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler tahap satu resmi ditutup Jumat (4/5). Hasilnya, dari 204.000 kuota yang tersedia, menyisakan 15.044 kursi. Rencananya pelunasan tahap kedua dibuka pada 16-25 Mei nanti.

Data Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan sisa kuota itu terbagi menjadi dua kelompok. Yakni sisa kuota untuk jamaah ada 13.532 kursi dan untuk tim pemandu haji daerah (TPHD) sebanyak 1.512 kursi.

Sebagai perbandingan tahun lalu sisa kuota khusus untuk kuota jamaah ada 14.129 kursi. Seluruh sisa kuota ini akan diisi kembali dalam pelunasan BPIH reguler tahap kedua.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Kemenag, sisa kuota paling banyak ada di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 2.661 orang dari total kuota sebanyak 38.567 orang.

Kemudian disusul Jawa Timur dengan sisa 3.022 kursi dari 35.034 kuota dan Jawa Tengah sisa 1.077 kursi dari 30.225 kuota. Sedangkan sisa kuota terkecil ada di Provinsi Bangka Belitung yang hanya 12 kursi dari kuota 1.061 jamaah.

Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan, secara umum pelaksanaan pelunasan BPIH tahap pertama berjalan baik dan lancar. Pelunasan BPIH tahap pertama dibuka selama 14 hari sejak 16 April lalu.

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan secara umum tidak ada kendala selama proses pelunasan BPIH tahap pertama. Namun dia mengakui ada beberapa laporan gangguan sistem saat pelunasan di bank penerima setoran (BPS). ”Sempat ada laporan gangguan pelunasan, sehingga sempat ada penumpukan jamaah di loket pelunasan,” jelasnya, kemarin.

Selain itu, ada banyak pertanyaan dari calon jamaah haji (CJH) berhak lunas yang tidak bisa melakukan pelunasan. Ternyata setelah ditelusuri, dia belum melakukan pengecekan kesehatan tahap kedua. Nafit mengatakan, aturan tahun ini adalah CJH wajib melakukan pengecekan kesehatan tahap kedua, baru bisa melakukan pelunasan.

Kemudian ada juga kasus CJH sudah melakukan pengecekan kesehatan tahap kedua tetapi tidak bisa melakukan pelunasan. Padahal dia juga telah ditetapkan sebagai CJH yang memenuhi syarat mampu atau istithoah dari sisi kesehatan.

Ternyata oleh petugas medis rekam kontrol kesehatan itu belum dimasukkan ke dalam sistem. Namun Nafit menegaskan persoalan-persoalan tersebut sudah bisa diselesaikan.(jp)