BOGOR–RADAR BOGOR,Meski sudah rampung dibangun, pengerjaan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi 2B tak lantas terbebas dari masalah. Pasalnya, warga Bukit Cimanggu City (BCC) Kecamatan Tanahsareal melakukan petisi untuk bisa mengakses tol BORR seksi 2B langsung dari gerbang keluar perumahan.
Warga RT 01/11 BCC Lukman Malanuang yang juga Sekjen Himpunan Perencana Pembangunan Wilayah dan Perdesaan mengatakan, sudah semestinya warga perumahan BCC bisa mengakses tol BORR tanpa harus memutar arah terlebih dahulu.
“Pembangunan Tol BORR itu seharusnya dinikmati oleh masyarakat terdekat, itu yang paling prioritas,” jelasnya kepada Radar Bogor, kemarin (3/5).
Menurut dia, pembangunan jalan tol yang membentang di atas sepanjang Jalan Sholeh Iskandar (Sholis) itu terlebih dahulu melalui kajian secara komprehensif. Sehingga, dianggap bisa mempertimbangkan perumahan padat di sekitarnya.
“Harus dikaji juga Andalalin (analisis dampak lingkungan). Jadi, kami ingin paling tidak pintu tol itu digeser 100 meter ke arah timur, sehingga kita bisa mengakses tol masuk,” terangnya.
Dengan kondisi sekarang, menurutnya, warga BCC lebih baik mengakses jalan tol BORR melalui tanjakan yang berada tepat di Depo Bangunan. Sebab, untuk naik di tol BORR seksi 2B, pengendara yang keluar dari perumahan BCC harus terlebih dahulu memutar arah ke Salabenda hingga Kantor Pos.
“Kita sama saja masuk ke Depo Bangunan, karena sudah dibarikade dengan beton. Padahal kan tujuannya tol BORR ini untuk mengurangi kemacetan di Sholis,” kata Lukman.
Ia meminta PT Marga Sarana Jabar (MSJ) sebagai pemilik proyek bisa mengakomodasi permintaan warga BCC sebelum melakukan peresmian.
“Jadi sebelum diresmikan, mohon itu dibenarkan dulu. Lagi pula, akses turun naiknya terlalu landai hampir 1 kilometer,” tuturnya.
Lukman mengatakan, dari sekitar enam ribu warga BCC, kini sudah ada sekitar seribuan warga yang turut serta dalam petisi tersebut. Jika memang keinginan tersebut tidak diindahkan, ia mengancam untuk melakukan aksi demo.
“Sudah dalam bentuk dukungan SMS maupun tanda tangan. Kalau seandainya aspirasi kami tidak diindahkan, terpaksa akan demo,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur PT MSJ, Hendro Atmodjo enggan berkomentar banyak. Ia menyayangkan atas adanya petisi itu. Pasalnya, yang ia lakukan sudah sesuai atas rekomendasi Dinas Perhubungan (Dishub) dan Korlantas.
“Kami menjalankan perintah Dishub dan Kepolisian Korlantas Mabes Polri,” tukasnya.(fik/c)
