JAKARTA-RADAR BOGOR, Kabar viral percakapan telepon yang diduga dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir terus berembus kecang . Belum lama ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Rini menjelaskan maksud soal ‘bagi-bagi jatah’.
Menanggapi hal itu, Rini menegaskan bahwa pembicaraan tersebut fokus membahas porsi saham milik kedua BUMN. Diduga terkait proyek storage LNG di Bojonegara, Cilegon yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM).
“Pak JK (Jusuf Kalla) juga sudah mengatakan, bahwa memang ada pembicaraan bahwa BUMN itu memang harus dapet saham. Kalau kita bicara mengenai proyek yang meminta BUMN itu mengambil off take 80 persen ke atas ya kita harus ikut punya saham,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (3//5/2018).
Menurutnya, pembagian saham dilakukan agar kedua BUMN dapat ikut mengontrol bisnis yang dijalankan secara lebih berkelanjutan. Hal itu penting, sebab sukses tidaknya bisnis yang dijalankan terdampak pada pemegang saham. Dalam hal ini Pertamina dan PLN,
“Untuk menjaga kalkulasi dari produk yang akan dijual, product pricing-nya kita ikut. itu poinnya. Nggak ada lagi yang lain,” tuturnya.
“Penting dong. Kalau kita minta off take-nya pertamina dan PLN penting punya saham supaya tau contructure di dalam seperti apa. Untuk kepentingan BUMN,” tambah Rini.
Dalam kasus tersebut, Rini merasa dirugikan. Karena mengalami pencemaran nama baik dengan unsur kesengajaan. Padahal, dia menegaskan komitmennya dalam 3,5 tahun terakhir untuk terus membangun BUMN.
“Saya merasa nama saya dicemarkan karena yang beredar itu sudah dipotong-potong dengan tujuan tertentu. Saya meyakini sepenuhnya selama 3,5 tahun adalah memperjuangkan kepentingan BUMN,” tutupnya. (ysp)
