SURABAYA–RADAR BOGOR,Pembicaraan mengenai cawapres yang akan digandeng Joko Widodo dalam pilpres belum mengerucut. PDIP memilih membiarkan isu mengenai cawapres Jokowi berkembang sendiri. Hanya, PDIP mewanti-wanti parpol-parpol koalisi untuk tidak kecewa bila ternyata Jokowi memilih cawapres di luar nama-nama yang beredar.
Dua hari belakangan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam safarinya ke Jawa Timur. Namun, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah membantah bahwa keikutsertaan Susi memiliki alasan politis. ”Bu Susi datang dalam kapasitas menteri kelautan mendampingi Bu Mega dalam kapasitas sebagai ketua Yayasan Kebun Raya,” terangnya seusai kampanye cawagub Puti Guntur Soekarno di Surabaya, kemarin (29/4).
Keduanya hadir untuk mendukung program penghijauan di Surabaya, termasuk penanaman mangrove. Susi yang kemarin hadir di Kampung Margorukun, Surabaya, itu langsung beranjak pergi ketika kegiatan masuk sesi kampanye pilgub. Meski, dia sempat tertawa dan menggelengkan kepala saat warga menyorakinya dengan sebutan cawapres.
Basarah memastikan hingga saat ini belum ada kesimpulan, apalagi mengarah pada satu nama cawapres. ”Hampir semua partai politik yang telah mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi, pada umumnya juga mencalonkan ketua umumnya sebagai cawapres,” tutur politikus yang juga wakil ketua MPR itu.
Misalnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PPP Romahurmuziy. Bahkan, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan ada aspirasi di internal Partai Golkar yang menginginkan Airlangga Hartarto menjadi cawapres Jokowi. Hal itu sah-sah saja. Sebab, saat ini adalah fase kontestasi cawapres untuk dipertimbangkan dan diputuskan Jokowi.
Hanya, pihaknya berharap kontestasi cawapres itu tidak membuat parpol koalisi tidak solid. ”Kalau akhirnya Pak Jokowi memilih cawapres bukan di antara calon-calon yang muncul, kami harap kerja sama politik itu tetap dilanjutkan sampai pada level deklarasi hukum,” lanjut Basarah. Sebab, kerja sama politik tidak harus selalu berbentuk deal cawapres. Kerja sama bisa juga dilakukan di kabinet atau parlemen.
Yang jelas, saat ini peluang para tokoh yang muncul itu masih sama. Saat ini seluruh ketua umum parpol masih masuk tahap monitoring dan evaluasi atas perkembangan politik terakhir. ”Kita masih punya cukup waktu untuk menunggu keputusan akhir Pak Jokowi dengan ketua umum partai politik,” tambahnya.(byu/c10/oni)
