BOGOR-RADAR BOGOR,Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018, menjadi perhatian berbagai pihak. Tak terkecuali, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bogor.
Berbagai antisipasi agar tak terjadi konflik pun dilakukan. Salah satunya, melalui focus group discussion (FGD), kemarin (24/4). Berbagai lapisan masyarakat hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat MUI Kota Bogor, gedung PPIB tersebut.
Sekretaris FKDM Kota Bogor Rachmat Saleh mengatakan, kegiatan diselenggarakan untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai unsur pemerintahan, penyelenggara pemilihan, partai politik, ormas, OKP dan unsur masyarakat pemilih.
”Kami menampung dan membahas berbagai informasi dan masukan peningkatan kuantitas dan kualitas politik masyarakat dalam pilkada,” katanya.
Dengan begitu, para peserta FGD juga bisa bertukar informasi terkait kondisi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan terutama terkait isu menjelang pilkada. ”Sekaligus merumuskan konsepsi strategis tentang pemetaan permasalahan serta solusi konkret bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah,” ucapnya.
Sementara, Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna mengatakan, di Kota Bogor tak ada calon yang diusung oleh satu partai, karena harus koalisi. Sehingga pengawasan harus maksimal.
Bahkan, kata dia, pegawai negeri sipil (PNS) tak boleh asal komentar atau menyukai status yang dibuat salah satu calon di media sosial. ”Istri maupun suami calon kepala daerah yang PNS harus cuti agar netral,” tegasnya.
Ia menambahkan, ada beberapa potensi masalah dalam pemilihan kali ini. Di antaranya pemilih tak terdaftar karena tak punya e-KTP, pemilih ganda, hingga pemilih tinggal di wilayah sengketa.(gal/c)
