Beranda Politik Sistem Pencegahan Korupsi Bogor Diapresiasi KPK

Sistem Pencegahan Korupsi Bogor Diapresiasi KPK

BERIKAN PENGARAHAN: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan sambutan saat acara pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN di Gedung Sate Bandung, kemarin (17⁄4).

BANDUNG–RADAR BOGOR,Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi (KPK) me­ngapresiasi kinerja Pe­merin­tah Kota Bogor terkait implementasi sistem pen­cegahan korupsi yang diterap­kan di Kota Bogor.

Hal itu diung­kapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaita saat men­jadi pemateri acara pem­bekalan antikorupsi kepada ratusan pasangan calon (paslon) kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat di aula barat Gedung Sate Ban­dung, kemarin (17/4).

Pada kesempatan itu, Basaria juga meminta semua calon kepala daerah patuh dalam pelaporan laporan harta keka­yaan penyelenggara negara (LHKPN) serta melak­sanakan proses pilkada secara berin­tegritas dan berkomitmen mem­bangun daerah sesuai janji kampanyenya.

universitas pakuan unpak

”Kami mendorong imple­mentasi e-planning, e-bud­geting bersama Tim Koordinasi Supervisi KPK. Daerah yang sudah menerap­kan adalah Kota Bogor dan sukses me­ngim­­plementasikan saran dari Tim Korsupgah KPK. Sis­tem pence­gahan korupsi di Kota Bogor itu sudah dibangun bersama sejak 2015 dan dapat direplikasi di daerah lain,” ujar Basaria.

Tak hanya Basaria, Menteri Da­lam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengingat­kan semua calon agar mema­hami peren­canaan dan angga­ran serta perizi­nan. Mendagri menyinggung pula agar daerah lain dapat mencontoh Kota Bandung, Kota Bogor, Sura­baya, Solo, Yogyakarta dan Banyu­wangi dalam mem­bangun layanan publiknya. ”Kepala Daerah harus mampu mengelola program yang benar-benar ditujukan untuk kepen­tingan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, calon peta­hana Bima Arya mengapresiasi pembekalan dan deklarasi yang dihelat oleh KPK, Kemendagri dan KPU Jawa Barat. Bima yang dalam Pilwalkot Bogor kali ini berpa­sangan dengan mantan pejabat KPK, Dedie Rachim, ber­ko­mit­men untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas.

”Ke de­pan, kami akan meneru­skan implementasi e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-controlling guna mendorong birokrasi yang bersih dan melayani,” terangnya.

Seperti diketahui, calon wakil wali kota pilihan Bima, Dedie A Rachim tercatat sudah 12 tahun berkarier di KPK. Dedie pernah menduduki berbagai macam posisi strategis di lembaga anti-rasuah itu. Mulai dari direktur Dikyanmas, plt direktur LHKPN, plt direktur Litbang, plh deputi pencega­han dan terakhir di direktur pembinaan jaringan dan kerja sama antar komisi dan instansi (PJKAKI) KPK.

Acara yang juga dibuka oleh guber­nur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu diakhir dengan deklarasi sikap anti-hoax, anti-ujaran kebencian, dan dukungan penye­lenggaraan pilkada damai oleh para calon kepala daerah. (gal/c)