25 radar bogor

PKL Imigrasi Lebih Tertata

HUMAS PEMKOT FOR RADAR BOGOR DIBERDAYAKAN: Tampak deretan PKL yang biasa mangkal di depan Kantor Imigrasi Bogor kini lebih rapi dan teratur.

BOGOR–RADAR BOGOR,Pedagang kaki lima (PKL) di depan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanahsareal, menjadi lebih tertata dibandingkan sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Anas S Rasmana meninjau langsung lokasi tersebut, didampingi jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Bogor, Senin (16/4) pagi.

Menurut Ade, penataan PKL di lokasi tersebut hasil koordinasi semua pihak dan dilakukan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bogor. Kantor Imigrasi merupa­kan “etalase” dari Republik Indonesia, di mana orang yang datang tidak lain untuk mengurus dokumen keimigra­sian ke luar negeri. “Penataan ini merupakan inisiatif kepala Kantor Imigrasi,” katanya.

Jika para PKL ini tidak ditata akan memunculkan masalah lain. Berbeda halnya jika sudah ditata, akan semakin menguatkan kondisi Kota Bogor yang sejuk, aman dan indah. “Ditambah kulinernya yang enak dan tempatnya nyaman,” jelas Ade.

Ke depan, ia meminta semua pihak untuk menjaga dan memelihara lokasi yang sudah ditata. ”Kita pelihara sama-sama sehingga pekerjaan hasil koordinasi ini tidak sia-sia,” harapnya.

Ade meminta hal tersebut dievaluasi setiap saat. PKL di Kantor Imigrasi Bogor, kata Ade, agak lain dengan PKL di tempat-tempat lain.

Selain itu, taman hutan kota yang sudah ada akan ditata ulang dengan dilengkapi sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan masyarakat yang akan mengurus dokumen keimigrasian. Salah satunya melengkapi dengan kursi taman.

“Jadi, jangan sampai terlihat semrawut, banyak kotoran atau semacamnya, sehingga kesannya kurang baik. Penataan PKL akan diimbangi dengan penataan taman kota,” kata Ade.

Untuk area parkir yang masih terbatas, Ade mengungkapkan, untuk sementara lahan yang ditata sedemikian rupa, minimal ada parkir untuk tamu dan pegawai.

”Kita menyadari untuk setingkat kantor Imigrasi saya pikir sudah kurang layak. Tapi karena ini anggarannya dari APBN, kita tidak bisa intervensi, langkah yang bisa ambil adalah ditata,” kata Ade. (ran/b)