CIBINONG–RADAR BOGOR, Untuk menang, setiap kandidat dalam Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 nanti memiliki tim media sosial. Namun jangan sampai keinginan untuk menang tersebut mengorbankan keutuhan NKRI dengan membuat dan menyebarkan konten hoax, kampanye hitam dan melakukan penyalahgunaan isu SARA.
Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq dalam kegiatan Sosialisasi Pemilih Kelompok Strategis Ormas, LSM, Mahasiswa dan Pemuda di aula KPU Kabupaten Bogor, kemarin (4/4). Menurut dia, melawan hoax bisa dimulai dari diri masing-masing pemilih. ”Warga Jawa Barat, khususnya Bogor, harus bijak menggunakan media sosial,” bebernya.
Sementara, pengamat politik nasional DR Emrus mengungkapkan, ketika Indonesia memilih demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan, maka biaya penyelenggaraan negara otomatis akan lebih mahal.
Namun demi menjaga kedaulatan rakyat, maka berapa pun biaya untuk sosialisasi harus dilakukan.
Karena satu suara sangat berharga dalam menentukan siapa pemenangnya. ”Jadi tidak boleh kita abaikan setiap suara. Terutama kepada pemilih pemula. Mereka harus mengetahui hak-haknya agar mau berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyampaikan kedaulatan yang ada di tangan mereka melalui pemilu,” kata pria yang juga dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.
Di tempat yang sama, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Mustaqim menuturkan, sosialisasi tersebut bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Sebab bukan hanya partai politik, stakeholder, media massa, penyelenggara seperti KPU dan Panwaslu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama terkait pendidikan politik bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.
”Ini salah satu yang kami lakukan melawan hoax serta politik uang melalui sosialisasi sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan bisa membedakan mana informasi benar dan mana yang hoax,” pungkasnya. (gal/c)