TAJURHALANG–RADAR BOGOR,Calon wakil Bupati Bogor Ingrid Kansil berkomitmen akan membuat program yang pro-kaum difabel. Komitmen tersebut disampaikan calon nomor urut 3 itu saat menyapa salah satu warga difabel di Kampung Nangela RT 02/07, Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajurhalang, kemarin (23/2).
Dalam perbincangan bersama Ingrid, Nuriah (64) -ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus- mencurahkan isi hatinya. Mulai dari kondisi perekonomian yang pas-pasan hingga harapannya. ”Saya terharu didatangi Ibu Ingrid. Semoga Ibu jadi wakli bupati dan bisa membawa kemajuan untuk warganya. Dan yang usaha kecil kaya saya, bisa diperhatikan,” ujar wanita yang akrab disapa Enung ini.
Menanggapi itu, Ingrid mengatakan, selama ini masyarakat difabel di Kabupaten Bogor belum maksimal merasakan pembangunan. Baik secara fisik maupun kecakapan ma nusianya. Ia pun memiliki formulasi khusus untuk mengatasi perihal tersebut.
”Dalam penanganan difabel, setidaknya ada empat langkah yang harus dilakukan,” ujarnya.
Pertama adalah pendataan. Masyarakat yang berkebutuhan khusus harus didata dan diperbaharui setiap tahunnya. Mengingat, menurut dia, difabel ini bisa bersifat bawaan lahir atau karena kecelakaan. Sehingga jika pemerintah atau siapa pun yang akan menurunkan bantuan, dapat tepat sasaran. Lalu, kata Ingrid, kaum difabel juga harus memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Seperti pendidikan dan pekerjaan.
Di Bidang pendidikan, ia akan memperbanyak sistem inklusif di seluruh jenjang instansi pendidikan dari SD hingga SMA. Sehingga bisa menciptakan kemandirian mendapatkan peluang kerja di kemudian hari.
”Saat ini jumlah sekolah inklusif baru sekitar 1,75 persen, di antaranya 54 SD, 12 SMP, dan satu SMA. Kami akan mengoptimalisasi peran dan fungsi lembaga pendidikan untuk memiliki sistem inklusif sehingga terciptanya masyarakat difabel yang mandiri dan sejahtera,” paparnya.
Kemudian, lanjut Ingrid, yakni fasilitas umum pendukung difabel ketika berada dalam ruang publik yang harus dibangun. Seperti jalur kursi roda di terminal, halte, hingga toilet khusus difabel di kantor-kantor pemerintahan atau lainnya. Sehingga memudahkan mereka beraktivitas.
Terakhir, pengembagan pelatihan dan keterampilan kerja untuk kaum difabel yang dibina pemerintah daerah. Seperti pelatihan IT, kewirausahaan, kerajinan yang memungkinkan dan disesuaikan dengan kemampuannya.
”Menurut saya jika pemerintah tidak serius membina dan memberikan kesempatan bagi mereka, maka kondisi mereka akan jauh tertinggal dan ini persoalan serius dalam pembangunan manusia di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.(gal/c)
