BOGOR–RADAR BOGOR, Pemerintah pusat melalui sejumlah program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bedah Rumah dan Program Keluarga Harapan (PKH), terus membantu masyarakat kurang mampu dalam peningkatan derajat kehidupannya melalui APBN maupun APBD.
Namun, dari laporan warga, berbagai program pemerintah pusat banyak tidak tepat sasaran dan kurang menyentuh kepada objek yang sesungguhnya.
”Saya pikir karena data yang dipakai adalah data lama. Karena itu, perlu dilakukan pemutahiran data melalui advokasi yang difasilitasi oleh pemerintah,” ujar calon wakil wali kota Bogor Sugeng Teguh Santoso saat menampung aspirasi warga Gang Swadaya RT 02/02, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, kemarin (4/3).
Advokasi yang dimaksud Sugeng adalah bukan sekadar mendata. Namun juga pemerintah harus bisa menjamin bahwa orang yang masuk data tersebut benar-benar layak mendapat bantuan.
”Jadi tak sekadar mendata, melainkan harus diolah sehingga mengetahui data ini harus diperjuangkan untuk siapa,” bebernya.
Dalam kampanye kemarin, calon nomor urut 4 tersebut harus menggunakan ojek daring (online) lantaran ada miskomunikasi terkait agenda kampanye.
Saat disinggung keberadaan angkutan daring yang dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan di Kota Hujan, Sugeng mempunyai pandangan lain.
Dia menjelaskan Bogor sudah terkenal dengan kondisi kemacetannya. Bahkan sempat masuk urutan nomor dua kota termacet sedunia. Oleh sebab itu, sebagai calon kepala daerah yang maju di Pilwalkot Bogor, permasalahan itu harus dipikirkan untuk penyelesaiannya.
”Kalau bisa diselesaikan oleh kepala daerah, siapa pun itu, berarti dia orang yang mampu. Nah setiap calon pasti punya program untuk mengurai hal tersebut, termasuk saya,” beber dia.
Sementara, pantauan Radar Bogor, kedatangan pasangan Dadang Iskandar Danubrata itu mendapatkan sambutan meriah warga. Dia diiringi puluhan warga dengan marawis.(ded/c)
