CIBUBUR–RADAR BOGOR, Meski sudah berkali-kali diberikan peringatan berupa surat teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, ratusan pedagang kaki lima (PKL) tetap bersikukuh mendirikan lapaknya di sekitar kawasan gedung baru Pasar Cisalak, Jalan Raya Bogor KM 31, Kota Depok.
Seperti diketahui, para PKL yang berdagang secara ilegal tersebut, mendirikan lapak berupa tenda dengan berbagai ukuran, usai kejadian kebakaran yang meluluhlantakkan Pasar Cisalak pada Mei 2013 silam.
Salah seorang pedagang bumbu, Sapto mengaku, sangat nyaman berdagang di wilayah tersebut dikarenakan para pembeli lebih efisien saat berbelanja. Dibandingkan di dalam gedung bertingkat.
”Kalau di sini para pembeli tidak merasa kesusahan, karena tidak harus keluar-masuk gedung. Apalagi pembelinya kebanyakan ibu-ibu, kasihan kan kalau mereka harus naik turun tangga,” keluhnya kepada Radar Cibubur, kemarin (4 /3).
Meski berhadapan dengan Satpol PP, jelasnya, ia beserta ratusan PKL lainnya tidak akan beranjak dari lokasi tersebut. Meski pihak penegak perda sudah memberikan surat teguran hingga pembongkaran lapak. Namun, lanjutnya, pembongkaran gagal dikarenakan dasar hukum dari Satpol PP Kota Depok tidak kuat.
”Saya sendiri sebetulnya punya kios di dalam gedung Pasar Cisalak, tapi saya sengaja jualan di luar. Karena tidak hanya ibu-ibu, pembeli juga banyak yang sudah tua, kan kasihan,” katanya.
Ia menjelaskan, lahan tempat dirinya membuka lapak, semuanya dikelola RT setempat. Termasuk retribusi listrik (Rp3 ribu), keamanan (Rp2 ribu), dan kebersihan (Rp2 ribu).
Hal ini, kata dia, jelas jauh berbeda jika berdagang di dalam gedung. Di mana, ia dan pedagang lainnya -jika ditotal dengan kebutuhan lain-lain di dalam gedung- harus minyiapkan kocek hingga Rp1 juta per bulan.
”Kalau di gedung memang retribusinya lebih murah, Rp4 ribu per hari, kalau sewanya sendiri katanya Rp1,5 juta per tahun. Saya belum tahu pasti besarannya berapa. Tapi yang jelas saya ada jatah di gedung itu untuk cadangan,” pungkasnya.(cr2/c)
