25 radar bogor

Tim KP2C Menghadap Staf Khusus Presiden Ajukan Empat Solusi Mengatasi Banjir

CEGAH BANJIR: Tim KP2C saat menjelaskan rancangannya di hadapan staf khusus presiden.

GUNUNGPUTRI–RADAR BOGOR, Menjadi wilayah rawan banjir membuat Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) menyambangi Staf Khusus Presiden untuk menyampaikan empat usulan pencegahan banjir di wilayah Bojongkulur, Kabupaten Bogor dan Jatirasa Bekasi yang dialiri Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Empat usulan tersebut harus segera dilakukan untuk menyelamatkan sekitar 30 ribu jiwa di 24 perumahan dari ancaman banjir Sungai Cileungsi dan Cikeas.

“Empat tindakan itu adalah normalisasi Kali Cileungsi, penguatan tanggul sungai, pembangunan waduk di hulu sungai, dan pembangunan pengendali air,” ujar Penasihat KP2C Puarman kepada Radar Bogor, kemarin (21/2).

Menurut Puarman, normalisasi Sungai Cileungsi perlu dilakukan karena sudah mengalami pendangkalan. Sebab, dahulu perjalanan air sungai dari pos pantau KP2C di hulu Cileungsi ke pos pantau di P2C, yang berlokasi di dekat Perum Pondok Gede Permai Jatiasih Bekasi, sekitar empat hingga lima jam. Namun, saat ini menjadi tiga hingga empat jam.

Selain itu air juga cepat meninggi. Sehingga potensi banjir semakin mengancam 24 perumahan yang ada di sekitar Sungai Cileungsi maupun Cikeas. “Saat ini sejumlah tanggul yang berada di perumahan juga tidak kokoh karena posisinya nangkring dan rawan jebol,” terangnya.

Pria yang juga pendiri KP2C itu menambahkan, pem­bangunan waduk juga dinilai harus dilakukan pemerintah di kedua hulu sungai. Tak hanya itu, pemerintah juga harus membangun pengendali air yang lokasinya berada di antara Curug Parigi dan Kota Wisata Kabupaten Bogor. “Dengan adanya pengendali air semacam pintu air, volume air yang datang dari hulu Cileungsi bisa dikendalikan,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Diaz Hendropriyono mengungkapkan, pemerintah harus hadir dalam setiap bencana atau upaya-upaya penanggulangan bencana.

Karena itu, dirinya meminta KP2C untuk bermitra dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. “Saya mengingatkan di mana seharusnya peran pemerintah itu hadir,” pungkasnya.(rp2/c)