JAKARTA–RADAR BOGOR,Komisi Pemilihan Umum telah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, Pilkada 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut menelan total anggaran hingga Rp11,9 triliun. Padahal, pada pilkada di 101 daerah tahun 2017, anggarannya hanya Rp299 miliar.
”Ini rekor sepanjang pemilihan kepala daerah dengan anggaran terbesar. Biasanya tidak lebih dari Rp7 triliun,” ujar Arief Budiman di Jakarta, Rabu (21/2).
Ia juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan untuk mengawasi penggunaan anggaran pilkada. Lebih jauh Arief menegaskan, KPU belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang permanen. Karena, keterbatasan SDM menimbulkan masalah di daerah baik di KPU provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia juga mengingatkan seluruh KPU daerah penyelenggara pilkada untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan personel. Tidak sedikit personel dari pemda yang dipekerjakan di KPU berasal dari PNS yang diberdayakan.
Ketika pelaksanaan pilkada, menurut Arief, mereka ditarik. Padahal personel tersebut sudah terlatih menangani pemilu.
”Dan ini dinilai beberapa pihak KPU tidak netral, karena personelnya ditarik dari pemerintah daerah,” katanya.
Pada kondisi tersebut, KPU sudah bersurat kepada gubernur, bupati, dan walikota. Agar mereka tidak menarik pegawai pemda dari KPU saat atau jelang pelaksanaan pemilu. Sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya hingga selesai pelaksanaan pemilu.
”Petugas KPU saat penghitungan suara pilkada, pileg, dan pilpres hingga TPS berkisar 8 juta orang. Jumlah petugas ini belum termasuk dari Bawaslu, Polri, dan saksi partai politik,” sebutnya.
Lebih jauh Arief mengungkapkan, kendala yang dihadapi KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota adalah rekrutmen anggota. Pasalnya, pada Juni mendatang ada pergantian 116 satker. Padahal itu mendekati waktu pemungutan suara.
”Ada yang pergantian satu hari sebelum hari pemungutan suara, ada yang bertepatan pada hari pemungutan suara, dan ada yang bertepatan pada saat KPU melakukan rekapitulasi suara,” katanya.
Mirisnya, dikatakan Arief, peran masyarakat yang mau terlibat dalam proses rekrutmen personel KPU sangat kecil.(nas)
