Beranda Politik Siapkan Rp11,9 T untuk Pilkada 2018

Siapkan Rp11,9 T untuk Pilkada 2018

JAKARTA–RADAR BOGOR,Komisi Pemilihan Umum telah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, Pilkada 2018 akan dilaksanakan di 171 daerah. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut menelan total anggaran hingga Rp11,9 triliun. Padahal, pada pilkada di 101 daerah tahun 2017, anggarannya hanya Rp299 miliar.

”Ini rekor sepanjang pemilihan kepala daerah dengan anggaran terbesar. Biasanya tidak lebih dari Rp7 triliun,” ujar Arief Budiman di Jakarta, Rabu (21/2).
Ia juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejak­saan untuk mengawasi penggunaan anggaran pilkada. Lebih jauh Arief menegaskan, KPU belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang per­manen. Karena, ke­terba­tasan SDM menimbulkan masalah di daerah baik di KPU provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia juga mengingatkan seluruh KPU daerah penyelenggara pilkada untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan personel. Tidak sedikit personel dari pemda yang dipekerjakan di KPU berasal dari PNS yang diberdayakan.

universitas nusa bangsa unb

Ketika pelaksanaan pilkada, menurut Arief, mereka ditarik. Padahal personel tersebut sudah terlatih menangani pemilu.

”Dan ini dinilai beberapa pihak KPU tidak netral, karena personelnya ditarik dari peme­rintah daerah,” katanya.

Pada kondisi tersebut, KPU sudah bersurat kepada gubernur, bupati, dan walikota. Agar mereka tidak menarik pegawai pemda dari KPU saat atau jelang pelaksanaan pemilu. Sehingga mereka bisa menjalan­kan tugasnya hingga selesai pelaksanaan pemilu.

”Petugas KPU saat peng­hitungan suara pilkada, pileg, dan pilpres hingga TPS berkisar 8 juta orang. Jumlah petugas ini belum termasuk dari Bawaslu, Polri, dan saksi partai politik,” sebutnya.

Lebih jauh Arief mengungkap­kan, kendala yang dihadapi KPU tingkat provinsi, kabu­­paten/kota adalah rekrutmen anggota. Pasalnya, pada Juni mendatang ada pergantian 116 satker. Padahal itu men­dekati waktu pemungutan suara.

”Ada yang pergantian satu hari sebelum hari pemu­ngutan suara, ada yang berte­­patan pada hari pemungutan suara, dan ada yang bertepatan pada saat KPU melakukan reka­pitulasi suara,” katanya.

Mirisnya, dikatakan Arief, peran masyarakat yang mau terlibat dalam proses rekrutmen personel KPU sangat kecil.(nas)