JAKARTA–RADAR BOGOR,Masih terjadinya praktik jual beli hukum yang tampak dalam kasus suap hakim dinilai sebagai aib yang bisa meruntuhkan kepercayaan kepada institusi negara. Bukan hanya bagi masyarakat di dalam negeri, melainkan juga di dunia internasional.
Kritik tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pembekalan terhadap calon hakim hasil seleksi CPNS 2017, kemarin (21/2). Oleh karenanya, mantan wali kota Solo itu meminta agar integritas peradilan bisa ditegakkan.
“Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diperdagangkan. Hal ini akan meruntuhkan kepercayaan,” kata presiden di kompleks Balitbang Diklat Mahkamah Agung, Bogor.
Dia menambahkan, integritas peradilan dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Sementara kepastian hukum sendiri merupakan salah satu kunci bagi pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi. Sehingga berdampak dalam menciptakan iklim usaha dan investasi di Indonesia.
Presiden mencontohkan, ada negara-negara yang terpuruk dan menjadi lemah akibat gagal menghadirkan hukum yang tepercaya. Oleh karena itu, dia meminta Mahkamah Agung bisa menjaga marwah tersebut. ”Hukum harus memberikan fondasi yang kuat untuk lompatan-lompatan kemajuan Indonesia,” imbuhnya.
Seperti diketahui, praktik suap di lembaga peradilan banyak terungkap KPK beberapa tahun belakangan. Mulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, hakim Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana, Janner Purba dan Toto, hingga sejumlah panitera seperti yang terjadi di PN Jakarta Selatan bernama Tarmizi. (far/dka/c)
