Beranda Berita Utama Waspada Politik Pecah-belah

Waspada Politik Pecah-belah

ilustrasi cekcok akibat konflik

JAKARTA-RADAR BOGOR,Sulit rasanya untuk tidak mengaitkan rentetan kasus penganiayaan terhadap para pemuka agama oleh ODGJ belakangan ini.

Utusan khusus Presiden RI untuk dialog dan kerja sama antar-agama dan peradaban, Din Syamsuddin, menyebut ada benang merah pada seluruh peristiwa penyerangan tersebut. Dia menegaskan bahwa peristiwa itu bukan kejadian biasa, tetapi sudah sangat luar biasa. ”Ini adalah sebuah skenario, walaupun saya tidak punya faktanya,’’ terangnya.

Tujuannya untuk mengganggu stabilitas nasional dan menciptakan konflik antarumat beragama.

universitas pakuan unpak

Din mengajak semua umat beragama untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Umat beragama jangan mudah diadu domba. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada pihak kepolisian. Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mendorong polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan mengungkap siapa aktor di balik penyerangan.

Dia khawatir jika kasus itu tidak bisa diungkap dan hanya berhenti pada orang gila, akan menyulut ketidakpuasaan masyarakat. Selain itu, lanjutnya, akan menimbulkan kecurigaan di antara umat beragama. Akhirnya, peristiwa itu dikaitkan dengan masa lalu pada 1965 yang pernah terjadi di Banyuwangi. “Ini sungguh ujian berat bagi kepolisian, kami berharap polisi bisa mengatasinya,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat intelijen dari Institut for Security and Strategic, Khairul Fahmi, mengatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap tokoh agama tersebut masih ada kaitannya dengan isu-isu sebelumnya yang sempat santer, yakni isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Kasus ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, pasti saling terkait. Saya melihat ini sebagai bentuk wajah-wajah fasisme yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Khairul Fahmi kepada Radar Bogor, Selasa (19/2).

Khairul melihat terdapat motif adu domba di antara kedua kelompok yang saling tidak menyadari. Namun, menurutnya, isu ini muncul bukan hanya menjelang atau memasuki tahun politik saja, melainkan isu yang kerap kali terjadi. “Isu ini sudah ada dari tahun 60-an sampai sekarang, jadi mahal saja jika dibilang ini isu menjelang pemilu. Mungkin isu ini lebih berkualitas karena penyebarannya cepat lewat media sosial,” ucapnya.

Ia menyayangkan sikap pemerintah setiap kali adanya isu-isu yang muncul jelang momen-momen tertentu seperti pemilu. Mereka hanya sebatas melakukan peleraian tetapi tidak memunculkan solusi. Sebab, selama ini penanganan tidak pernah tuntas sampai ke akar-akar persoalannya, hanya berhenti pada tahap melerai.

“Mestinya lakukan dialog komunikasi atau kampanye agar upaya pencegahan tidak berlanjut lagi,” tegasnya.

Khairul menuturkan, isu kekerasan terhadap ulama ini tidak dapat hilang karena isu ini dapat didaur ulang. “Dari awal negara kita merdeka isu ini sudah ada, mau sampai kapan pun juga akan terus ada. Jadi, caranya tetap sama, pemerintah harus usut sampai ke akar persoalan. Jangan setengah-setengah,” tutup Khairul.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun mengutuk keras penyerangan ulama yang terjadi di Indonesia. Polisi diminta mengungkap kasus ini. “Apa pun alasannya, tidak boleh lagi terjadi kekerasan serupa,” kata Bamsoet.

Bamsoet meminta polisi segera mengusut penyerangan terhadap ulama. Polisi juga diminta mengungkap motif penyerangan terhadap KH Hakam. Kepolisian, kata

Bamsoet, harus segera dan serius mengusut tuntas kasus tersebut serta membongkar motif dan latar belakang penyerangan terhadap para pemuka agama. “Jika polisi
tidak bergerak cepat, saya khawatir akan ada pihak yang mempro­vokasi masyarakat kita sehingga kerukunan dan kedamaian bisa terganggu,” tuturnya.

Bamsoet juga berharap masyarakat tidak lantas terprovokasi oleh peristiwa tersebut, juga tak membawa peristiwa itu ke hal yang berbau SARA. “Tidak ada dasar agama maupun budaya yang mendidik kita melakukan tindakan kekerasan. Saya harap masyarakat tidak terprovokasi, apalagi mengaitkan ini dengan isu SARA,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MUI Pusat bidang Hubungan Internasional, Muhyiddin Junaedi mengatakan bahwa dirinya baru saja mengikuti rapat bersama para pimpinan MUI seluruh Indonesia membahas fenomena penyerangan pemuka agama oleh ODGJ. Menurutnya, serangkaian peristiwa yang menimpa kaum ulama merupakan sebuah skenario
yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu di tahun politik ini. ”Menurut kami jelas, ini ada upaya dari kelompok tertentu yang ingin menciptakan disabilitas keamanan.

Peristiwa ini yang pasti sangat meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat,” kata dia. Muhyiddin tak menampik fenomena ini memiliki kaitan erat dengan politik.

“Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik. Masyarakat bisa sangat mudah mengaitkan isu ini dengan konteks politik,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut Muhyiddin, umat Islam dan para ulama selalu menjadi objek tertuduh. ”Minimal umat Islam sangat dirugikan dengan peristiwa ini,’’ tukasnya.

Dalam pengamatan Muhyiddin, peristiwa ini didalangi oleh pihak-pihak yang benci kepada umat Islam. Karenanya, ia meminta aparat penegak hukum dan pemerintah mengusut tuntas dan mencari dalang utama dari peristiwa ini. ”Saya yakin ada oknum yang bermain di sini. Pasti ada dalangnya,’’ cetusnya.

Muhyiddin pun mengkritisi peran Badan Intelijen Negara yang menurutnya gagal memainkan peran dalam meredakan isu orang gila yang merebak di masyarakat,
khususnya di Jawa Barat. “Saya menganggap ini adalah salah satu kegagalan intelijen. Atau bisa jadi ada upaya permainan intelijen di sini,” katanya.

Terlepas dari lemahnya peran pemerintah, Muhyiddin mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan waspada dari kemungkinan-kemungkinan terburuk. “Kita tidak tahu, setelah skenario ini ada skenario apa lagi. Yang pasti, saya minta masyarakat untuk tetap waspada dan jangan main hakim sendiri. Juga, kepada pemerintah agar lebih serius dan tidak main-main dengan kasus ini,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan bahwa kasus penyerangan terhadap tokoh atau institusi agama yang terjadi beberapa waktu
terakhir tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Budi mensinyalir ada oknum-oknum tertentu yang memolitisasi kasus ini sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. “Satu case dengan yang lainnya tidak ada keterkaitan, tapi memang ada pihak yang memelintir ini, kejadian kasus per kasus dipelintir dugaannya ingin membuat keresahan,” ujar Budi kepada pewarta.

Budi mengatakan, oknum-oknum tertentu telah meman­faatkan kejadian penyerangan tersebut untuk menyebarkan berita-berita hoax melalui media sosial termasuk memunculkan kembali isu-isu lama seperti isu PKI. Saat ini BIN dan Divisi Cyber Crime Polri sudah mengungkap beberapa pelaku yang memolitisasi kasus penyerangan terhadap pemuka agama. Budi mengatakan, kelompok yang ingin memolitisasi penyerangan pemuka agama berasal dari dalam negeri.

Di bagian lain, fenomena sosial seperti ini juga pernah muncul beberapa tahun silam. Sebagian kalangan menduga isu-isu SARA dan fenomena ini sengaja dihembuskan saat memasuki tahun politik. Sebut saja penem­bakan misterius (Petrus) medio 1980-1985, Ninja Misterius 1998, Kolor Ijo 2003 dan kebang­kitan
Partai Komunis Indonesia (PKI) 2017-sekarang.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai isu-isu yang meresahkan masyarakat akan terus ‘digoreng’ di tahun politik ini. Syamsudin menuding sejumlah pihak akan diuntungkan dari isu-isu tersebut. Mereka adalah politisi busuk, kaum agama radikal, pengusaha gelap, dan kelompok militer.

“Kenapa diuntungkan? Sebab dengan isu ini, pihak-pihak tersebut mencoba mencari celah ke keku­­asaan dalam konteks pilkada 2018 maupun pemilu 2019,” ujar Syamsuddin.(tim)