MEGAMENDUNG–RADAR BOGOR, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor mengadakan musyawarah kabupaten (muskab) VIII di Grand Cempaka, Megamendung, kemarin (20/2).
Organisasi yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor ini, bertekad untuk menyejahterakan pekerja yang ada di wilayah Puncak Raya.
Ketua Apindo Kabupaten Bogor Alexander Frans menjelaskan, muskab dilakukan untuk menyusun program periode mendatang. Apindo, kata dia, masih bermitra baik dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan serikat pekerja.
”Sesuai dengan SK, bahwa Apindo satu-satunya organisasi pengusaha yang menangani hubungan dasrial. Yang terpenting juga adalah kami mendorong anggota untuk selalu taat hukum,” kata pria yang akrab disapa Alex tersebut.
Ia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan pekerja. Jika ada upah minimum, seluruh perusahaan tidak selalu harus mengikutinya.
”Jadi kami mendorong mereka (para pengusaha) untuk memberikan upah yang baik. Ini memang terkendala ada perusahaan yang mampu dan tidak mampu. Dan ini juga jadi kendala Apindo,” sambung dia.
Apindo, dikatakannya, juga terus membantu perusahaan yang dikatakan tidak mampu tersebut. Salah satunya dengan upah minimum padat karya. Upah tersebut yang memang tidak bisa mengikuti upah minimum kabupaten.
”Kalaupun dipaksakan pasti mereka karyawannya yang puluhan ribu bisa berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK), atau perusahaannya pindah,” tegasnya lagi.
Ketua Panitia Muskab VIII Apindo Kabupaten Bogor Mansur M. Ilyas mengatakan, muskab diikuti semua pengusaha yang tergabung dalam keanggotaan. Dilakukan secara satu hari penuh, muskab juga melaporkan seluruh kegiatan keorganisasiannya.
”Kemudian ada pemilihan pemilihan. Apindo ini memang tidak seperti di partai politik yang saling berebut. Kami saling memberi jalan. Di mana, tujuan kami adalah para pengusaha di Kabupaten Bogor ini bisa bernaung bersama-sama dan terlindung,” tambah dia.(dka/b)
