Beranda Politik Penerima Politik Uang Bisa Dipidana

Penerima Politik Uang Bisa Dipidana

ilustrasi money politic (dok.jawapos)

BOGOR–RADAR BOGOR,Tahun 2018 menjadi tahun politik bagi warga Bogor. Selain pemilihan wali kota (pilwalkot), juga digelar pemi­lihan bupati (pilbup).

Karena itu, masyarakat diimbau untuk turut berperan dalam mewujud­kan demokrasi yang substantif.

”Salah satunya dengan me­nolak politik uang dan tidak terha­sut politisasi isu SARA, karena itu menjadi salah satu titik rawan dalam pilkada,” ujar Ketua

universitas pakuan unpak

Panwaslu Kota Bogor Yustinus Eliyas Mau dalam kegiatan Deklarasai Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di Hotel Pang­rango, kemarin (14/2).

Dia juga mengingatkan, poli­tik uang dapat berdampak bagi pemberi dan si penerima. Se­bab, ada sanksi yang bisa dike­nakan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ancaman enam bulan hingga dua tahun penjara. ”Jadi pemilih juga jangan mu­dah menjual suara­nya untuk
ke­pen­t­ingan para pemimpin dengan politik uang,” imbuhnya.

Sementara itu, calon petahana Bima Arya menyambut baik langkah yang dilakukan Pan­waslu Kota Bogor. Menurut Bima, Pilwalkot Bogor mestinya menjadi ajang adu ide
dan program dari masing-masing paslon. Justru, kata dia, proses demokrasi akan tercoreng jika hanya lebih banyak membahas SARA. ”Sangat tidak pas me­main­kan isu

SARA dalam pilkada. Terpenting adalah beradu gagasan. Itu yang penting. Pilkada yang kita im­pikan adalah pilkada yang berbasis gagasan,” tegasnya.

Sementara, calon wali kota Bogor nomor urut 1, Achmat Ru’yat mengaku akan me­ngonsolidasikan tim pemena­ngannya. Tujuannya, untuk mengarahkan mereka me­ngikuti
aturan hukum positif. ”Sudah kami lakukan secara rutin, agar tim pemenangan mengikuti aturan hukum po­sitif,” tukasnya.

Di sisi lain, calon wakil wali kota Bogor Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat yakin jika pihaknya akan menghindari politik uang dan opini-opini atau argumentasi
yang mengan­dung unsur SARA.

Calon wali kota Bogor nomor urut 4, Dadang Danubrata pun mengaku mendukung pe­nuh program yang digagas Panwaslu Kota Bogor. ”Sebab, Pilwalkot Bogor harus bebas
dari isu SARA dan politik uang,” pungkasnya.(ded/c)