BOGOR-RADAR BOGOR, Sekitar 171 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah di Pilkada serentak 2018. Sudah tentu, untuk memenangkan pertarungan, para calon kepala daerah (cakada) akan mengumbar janji manis bagi para pemilihnya. Tak jarang, janji yang diumbar saat jadi calon tak terealisasi ketika sang kepala daerah sudah duduk manis di takhta kekuasaan.
Pilgub Jawa Barat , misalnya, meski belum masa kampanye, pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan sudah umbar janji. Pasangan ini ingin gelontorkan dana Rp1 triliun kepada seluruh pesantren yang ada di Jabar tiap tahun. Umbar janji duit triliunan tak cuma terjadi di Pilgub Jabar. Jawa Timur pun demikian.
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan lawannya Khofifah Indar Parawansa sudah umbar janji. Gus Ipul janjikan kebijakan unggulan untuk Pulau Madura sebesar Rp1 triliun.
Khofifah tak mau kalah, akan menjanjikan nilai uang lebih besar lagi yakni Rp1,6 triliun. Menurut mantan Mensos itu, Rp1 triliun tak cukup untuk membangun Madura.
Fenomena janji duit APBD ini disoroti pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan. Menurut dia, janji triliunan rupiah duit rakyat itu tak semudah membalikkan telapak tangan ketika pada calon kepala daerah itu terpilih.
Firman mengingatkan, kepala daerah harus rasional dalam mengumbar janji, terutama soal pos anggaran di APBD. Apakah ada dana sebesar itu, alokasinya dari mana. Selain itu, dia juga menyoroti program triliunan tersebut. Apakah dalam bentuk uang tunai atau program pembangunan.
“Pada akhirnya kan memang pemilih nantinya punya rasionalitas, tidak mudah termakan dengan bantuan yang misalnya tunai besar, tapi lebih kepada program, seharusnya lebih rasional dan realistis. Tidak cuma bicara besaran dana tpai kemudian bicara program, konkret enggak program itu,” kata Firman.
Dia menyoroti janji TB Hasanuddin yang ingin berikan Rp1 triliun kepada pesantren di Jabar. Harusnya, kata dia, janji tersebut lebih spesifik. Sehingga tidak terlihat sekadar gelontorkan uang saja. Pasangan Hasanuddin dan Anton menyebutkan, sekitar 12 ribu pesantren ada di Jabar.
Uang Rp1 triliun akan diambil dari APBD. Ulama, kiai dan ustaz telah diminta pertimbangan terkait program ini. “Misalnya, bicara satu triliun untuk pesantren, harusnya di-breakdown, bantuan untuk apa. Kandidat tak hanya bicara di angka besar, tapi tidak berikan penjelasan konkret bentuk bantuan lalu dialokasi untuk apa, kalau seperti itu kurang efektif,” kata Firman.
Realitanya, kata Firman, janji kampanye tak mudah dilakukan saat berkuasa. Dia memberikan contoh, saat Pilwalkot Bandung 2013. Ridwan Kamil menjanjikan tiap RW mendapatkan duit Rp100 juta. Kenyataannya tak semudah itu.
Menurut Firman, Ridwan Kamil kesulitan di tahun pertama untuk menunaikan janji tersebut. Meskipun pada akhirnya terealisasi. Tapi, itu pun dalam bentuk program, bukan gelontoran uang Rp100 juta. “Proses pengalokasian uang juga perlu dipikirkan, uang bukan dikendalikan penuh gubernur terplih, tapi APBD diajukan dulu ke DPRD, apakah disetujui.
Kalau disetujui juga harus meminta persetujuan pemerintah pusat. Itu harus dipahami pasangan termasuk pemilih. Jadi, jangan berpikir ada dana di daerah bisa dimanfaatkan dengan mudah, ini kan keuangan negara, itu ada pertanggungjawaban,” jelas Firman.(rnd/ded/ind)
