BOGOR–RADAR BOGOR, Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan pemerintah pusat membuat Dinas Kesehatan Kota (Dinkes) Kota Bogor harus memutar otak untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia (SDM).
Salah satunya dengan merekrut 95 pegawai kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). “Perekrutan PKWT ini dilatarbelakangi oleh kurangnya tenaga kerja yang ada di puskesmas,” ujar Kepala Dinkes Kota Bogor, Rubaeah, ketika menandatangani Surat Perintah Kerja antara tenaga kerja non-PNS atau PKWT dengan Dinkes, di aula Dinkes Kota Bogor.
Rubaeah mengungkapkan, perekrutan PKWT sejalan dengan disediakannya ruang rawat inap di setiap puskesmas. Dengan demikian, dinkes membutuhkan beberapa tenaga medis untuk beberapa puskemas di Kota Bogor.
Perekrutan tenaga kerja ini dimulai pada 2 Januari–31 Desember 2017. Diawali dengan pembentukan tim rekrutmen tenaga non-PNS yang dilakukan Dinkes, pembuatan kerangka kerja, pengumuman penyelenggaraan rekrutmen tenaga kesehatan, seleksi administrasi, dan tes kesehatan.
Dalam proses ini, Dinkes bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIKA Bogor. Adapun hasil kegiatan dari proses rekrutmen ini, antara lain, jumlah peserta yang mengirimkan berkas sebanyak 1.378 lamaran.
Peserta yang lolos proses administrasi sebanyak 671 orang. Peserta tes tertulis yang lolos sebanyak 598 orang. Jumlah peserta yang lolos tes tertulis dan mengikuti tes wawancara sebanyak 170 orang.
Sedangkan peserta yang lolos dan mengikuti tes kesehatan sebanyak 120 orang. “Pengumuman final 95 orang diterima, yang terdiri atas dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, sarjana kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan call center,” bebernya.
Penandatanganan surat perintah kerja tersebut disaksikan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Ia menyampaikan, Pemkot Bogor terus berikhtiar untuk membangun Kota Bogor menjadi kota sehat.
Upaya ikhtiar dilakukan mulai dari membangun infrastruktur fasilitas kesehatan seperti RSUD, puskesmas hingga membangun kultur yang sehat.
“Kultur yang sehat yakni bergerak secara preventif dan promotif mengajak warga untuk hidup sehat. Namun yang paling penting adalah ikhtiar menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang mumpuni agar warga merasakan pemerintahnya ada,” ucapnya.
Menurutnya, penguatan tenaga di bidang kesehatan sangat penting. Mengingat tidak semua orang menguasai seluk beluk dan dinamika kesehatan. Sebab, perlu pengalaman yang khusus dan melalui pendidikan yang khusus pula.
“Sehingga warga tidak merasakan sendiri ketika sedang ditimpa musibah harta yang paling berharga di dunia ini yakni kesehatan. Jadi, keterbatasan Pemerintah Kota Bogor tentang tenaga kerja bisa diatasi melalui program ini,” jelas Bima.(don/c)
