Beranda Metropolis Pengalaman Ketua PN Bogor Tenri Muslinda

Pengalaman Ketua PN Bogor Tenri Muslinda

BERBAGI: Ketua PN Bogor Tenri Muslinda saat menceritakan pengalamannya selama menjadi hakim.

BOGOR-RADAR BOGOR, Emansipasi wanita telah banyak menempatkan posisi perempuan di area strategis. Salah satunya, Tenri Muslinda. Perempuan kelahiran Ujungpandang itu menjadi hakim dengan tugas yang tidak dapat dianggap enteng. Kini Muslinda bahkan menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri Bogor. Bagaimana kisahnya?

Laporan: Usman Azis

Keinginannya menjadi hakim sudah ada dalam benaknya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saat menimba ilmu di SDN Pattalasang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muslinda sering diajak sang ayah bertemu dengan saudaranya yang berprofesi sebagai hakim di Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Watang Sopeng, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

universitas nusa bangsa unb

Di situlah ia mulai bercita-cita menjadi seorang hakim. Saat menimba ilmu di SMPN 1 Takalar dan SMAN 1 Takalar, Muslinda pun tetap dalam pendiriannya untuk menjadi hakim. Karena itu, dia membulatkan tekad mengambil jurusan hukum.

Usai menamatkan kuliahnya di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada 1991, Muslinda mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon hakim. “Awalnya saya kira jadi hakim harus lebih dulu menjadi pegawai pengandilan. Saya ke pengadilan tinggi untuk menanyakan ternyata tidak harus dan langsung mendaftar,” tuturnya.

Tanpa diduga, dari ratusan pendaftar hanya Muslinda seorang perempuan yang lulus tes. Hingga ia harus menerima penempatan pertamanya hakim PN Bantaeng. Hingga pada 1996 ia berpidah ke Pengadilan Negeri Pangkajene Ujungpandang.

Tak hanya mendapat pengalaman hidup, di Pangkajene, Muslinda juga menikah dengan seorang pria yang juga berprofesi sebagai penegak hukum. “Kami kenalan dan menikah. Suami saya polisi,” ujarnya.

Hingga pada 2001 Muslinda, pindah tugas menjadi hakim PN Maros. Saat di Maros, dia dikaruniai tiga anak. Hingga lebih dari lima tahun menjadi hakim di PN Maros, Muslinda kembali berpindah ke PN Sungguminasa pada 2006.

“Setelah tujuh tahun, saya ditugaskan menjadi hakim di PN Jakarta Utara sampai 2013,” tuturnya. Kemudian pada 2013 hingga 2015 ia dipercaya menjadi wakil PN Purwakarta dan pindah ke Kota Bogor.

Sementara itu, di tengah kesibukannya menjadi seorang hakim, Muslinda selalu menyempatkan waktunya bersama keluarga. Semisal dalam mengurus anaknya yang paling kecil.

Sejak malam, ia tak lupa mempersiapkan segala perlengkapan sekolah sang buah hati karena harus bekerja sejak subuh. “Urusan anak, saya selesaikan sejak malam. Jadi, saya bisa tenang berangkat dari subuh,” tuturnya.

Selain itu, sejak anak pertama, Muslinda terus menanamkan kemandirian pada buah hatinya. Sehingga, meski memiliki pembantu para anaknya terbiasa untuk memasak sendiri. “Anak saya lebih suka masak telur dadar sendiri daripada dimasakin. Karena mereka sudah terbiasa mandiri,” tuturnya.

Pendidikan kemandirian itu telah diperolehnya dari sang ayah. Di mata Muslinda, ayahnya yang telah meninggal pada Desember 2017 lalu telah banyak memberikannya pelajaran hidup.

Menjadi seorang pejabat di Kemendikbud, ayahnya dipercaya memegang keuangan lantaran idealisme dan kejujurannya. “Ayah saya selalu menanamkan nilai idealisme dan kejujuran. Harus lurus dan ikuti aturan, itulah pesan ayah saya,” tuturnya.

Begitu pun sang ibu. Meskipun tak berpendidikan tinggi, ibunya banyak memberikan nasihat yang dirasakan manfaat olehnya. “Ibu saya selalu pesan, jaga bahasa dan ucapanmu. Jika kita santun orang akan segan,” tukasnya.

Dalam perjalanannya menjadi hakim, peran orang tua diakuinya selalu memengaruhi keputusannya. Sikap tegas menuntutnya untuk berani ambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku. Karena itu, dalam perjalanannya menjadi hakim, dia telah dua kali memvonis hukuman mati pada dua orang terdakwa.

Mmeski seorang wanita, ia mengaku akan tetap menunjukkan prestasinya sebagai hakim. Terbukti, di bawah kepemimpinannya Pengadilan Negeri Bogor mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat A Excellent pada 2017.

Sertifikat akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. H. Muhammad Hatta Ali.(/c)