Beranda Bogor Raya Pemda Bisa Bangkrut

Pemda Bisa Bangkrut

ILUSTRASI
TERUS BERKEMBANG: Dua pekerja mengejar target menyelesaikan sejumlah rumah di salah satu perumahan.

CIBINONG–RADAR BOGOR, Pembangunan perumahan di Kabupaten Bo­gor terus berkembang. Di­nas Perumahan, Kawasan Pe­mu­kiman, dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Bogor mencatat hingga saat ini terdapat 816 pe­­rumahan di­tambah 319 clus­ter yang ter­sebar di sejumlah daerah.

Sayangnya, dari jumlah itu, hanya 107 perumahan yang sudah menyerahkan fasos-fasumnya ke Pemkab Bogor. ”Datanya sudah dicatat di bagian aset Pemkab Bogor,” ujar Kasi Pengembangan DKPP Kabu­paten Bogor Suparno kepada Radar Bogor, kemarin (6/2).

Menurutnya, banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasos-fasum tidak terlepas dari penerbitan Perda tentang Penyediaan dan Pe­nyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitsa (PSU) yang dikeluarkan 2012 silam.

universitas pakuan unpak

Sehingga, perumahan yang dibangun sebelum 2012, belum ada aturan soal penyerahan fasos-fasum. Kendala lainnya, kata dia, penagihan fasos-fasum sepenuhnya ada di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, tidak sedikit pula pengembang yang tidak me­nyelesaikan pemba­ngu­nan­nya alias bangkrut atau kabur. Ti­dak berhenti di situ. Masa­lah lainnya pun masih menjadi pekerjaan rumah.

Sebab, jika seluruh fasos-fasum ditetapkan sebagai jalan lingkungan, maka pemkab membutuhkan anggaran hingga Rp7 triliun. ”Bisa bangkrut pemkab,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo menyebut tidak mungkin seluruh fasos-fasum menjadi milik Pemkab Bogor. Karena banyak yang lebih penting ketimbang mengurusi fasos-fasum dari perumahan.

”Kalau jalan diserahkan semua, bangkrut pemda. Yang diserahkan itu yang utama, seperti pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, itu yang segera,” tuturnya.

Namun, sambung Kukuh, Pemkab Bogor tetap berkewa­ji­ban menagih fasos-fasum da­ri pengembang, karena ma­syarakat dirugikan. ”Kalau jalan itu masuk desa, kabupaten, be­rarti jalan desa kan ada ban­tuan keuangan desa.

Tapi bagi pengembang tetap harus menyerah­kan fasos-fasum,” tandas politisi Gerindra ini.(wil/c)