CIBINONG-RADAR BOGOR, Kemacetan dan kenaikan harga tiket masuk ke sejumlah objek wisata, menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor mencatat, tahun lalu (2017), jumlah wisatawan hanya mencapai 7.313.400 orang.
Jumlah ini menurun jika dibandingkan 2016 yang mencapai 8,7 juta wisatawan. Hanya saja, meski mengalami penurunan, jumlah kunjungan di 2017 sudah mencapai target.
”Pada 2017 target 7,5 juta. Ini jelas melebihi target meski jumlahnya menurun,” kata Kadisbudpar Kabupaten Bogor Rahmat Surjana kepada Radar Bogor, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, penurunan tidak terlepas dari kemacetan, terutama di kawasan Puncak. Sementara, kunjungan wisatawan masih didominasi objek wisata yang ada di kawasan berhawa sejuk tersebut.
”Harga tiket juga memengaruhi. Wisatawan jadi berpikir dua kali ke sana (Puncak, red),” ucapnya.
Tidak hanya itu, pelarangan bus yang tidak layak jalan melintasi Puncak juga menjadi penyebab. Tidak sedikit bus pariwisata gagal melintas setelah diketahui tidak layak jalan.
Sementara, tahun ini, Disbudpar menargetkan 7,1 juta kunjungan wisatawan. Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan jumlah wisatawan, Disbudpar sudah melakukan beberapa langkah.
Selain menggencarkan promosi, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah SKPD, seperti Dishub, kepolisian dan PUPR. ”Dishub nantinya lebih pada kelayakan kendaraan, seperti bus. Kepolisian soal lalu lintas, dan PUPR soal infrastruktur,” terangnya. Untuk infrastruktur ini, lanjut dia, sangat berdampak.
Sebab, selain kemacetan dan kenaikan harga tiket, akses menuju objek wisata juga sangat menentukan. Sementara, saat ini, masih banyak akses yang sulit dilalui wisatawan. ”Kami ingin akses ini dibangun atau diperbaiki untuk mempermudah wisatawan,” ucapnya.
Makanya, Disbudpar mengusulkan empat hal saat rapat koordinias dengan OPD di Hotel Lor In, Sentul, kemarin (6/2). Pertama, soal infrastruktur, kedua koordinasi antar-OPD khususnya yang menyangkut pariwisata, pengembangan SDM, dan terakhir, bagaimana politik anggaran benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.(wil/c)