Beranda Ekonomi Geber Produk Lokal di E-Commerce

Geber Produk Lokal di E-Commerce

JAKARTA–Porsi produk lokal di marketplace tidak sampai 10 persen. Yang dominan ada­lah produk impor. Kadin ingin e-commerce menampung lebih banyak produk UMKM.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menawarkan pembentukan aggregator yang bisa mendampingi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masuk ke marketplace.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, proses tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. ”Harus intensif. Sebab, kalau tidak, mereka (UMKM, red) akan keluar jalur. Sebab, ke­banyakan dari mereka belum punya business plan yang bagus,” ujar Rosan dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta.

universitas pakuan unpak

Peran aggregator, menurut Rosan, adalah mengumpulkan barang dari bisnis kecil untuk melakukan perencanaan logis­tik. Juga memastikan standar­disasi produk tersebut sesuai dengan standar e-commerce dan ekspor.

”Kami mau produk lokal harus jauh lebih besar dijual oleh semua marketplace. Karena makin lama bisa kebanjiran produk luar negeri. Dan, baga­imana mencari kerja sama kom­prehensif dunia usaha online dengan UKM,” ujarnya. Rosan memperkirakan porsi produk UMKM hanya 6–7 persen dari yang ditawarkan di marketplace.

Dia menegaskan, Kadin tidak menolak kehadiran e-commerce. Hanya, investasi di sektor start-up tersebut harus tetap mem­prioritaskan produk lokal.

”Ka­mi minta (pemerintah, red) agar membuat policy produk lokal supaya ikut dijual online market. Itu menjadi peker­jaan kita bersama karena 93 persen produk jualannya impor,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah saat ini mengaku tengah meru­muskan regulasi mengenai e-commerce. Dirjen Perda­gan­gan Dalam Negeri Kemen­dag Tjahya Widayanti menga­takan, regulasi itu ditargetkan siap pada Februari 2018. ”Kami berusaha selesaikan bulan ini,” ujar Tjahya.

Selain berbentuk peraturan pemerintah, ketentuan me­ngenai perdagangan daring akan diatur dalam permendag. Menurut Tjahya, aturan baru mengenai perdagangan daring akan mewajibkan, salah satu­nya, penyelenggara marketplace mendaftarkan badan usaha ke Kemendag.

Selain wajib daftar, penye­leng­gara perdagangan daring harus melaporkan siapa saja peda­gang yang menggunakan plat­form­­nya berikut barang yang diper­dagangkan.(agf/c11/sof)