BOGOR–Kemacetan masih menjadi PR besar bagi Pemkot Bogor. Untuk itu, pemkot bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan Kemendikbud berupaya menuntaskan persoalan kemacetan di Kota Bogor.
Kerja sama yang dilakukan berbentuk diklat pendidikan transportasi selama tiga hari yang diikuti sedikitnya 630 peserta dari masyarakat Kota Bogor, khususnya alumni sekolah menengah kejuruan (SMK).
Diklat dilaksanakan di kampus Universitas Ibn Khaldun, Kota Bogor. Dihadiri Kepala BPSDM Kemenhub Djoko Sasono, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI.
Ketua STTD Suharto mengatakan, ada delapan item diklat yang diberikan dalam kerja sama ini, di antaranya, diklat uji emisi gas buang, sepeda motor, orientasi angkutan jalan, keselamatan lalu lintas jalan, perparkiran, pengemudi, manajemen kepengusahaan angkutan umum dan pengelasan. “Diklat kami laksanakan tiga hari yakni 30 sampai 50 jam pelajaran,” kata Suharto.
Mantan kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor itu menerangkan, diklat ini melibatkan pengajar dari dosen dan instruktur di STTD serta dosen dari UIKA Bogor. “Juga melibatkan para praktisi yang berkompeten di bidang otomotif yakni dari Astra Honda Motor. Seluruh diklat ditanggung dari APBN,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bima Arya mengatakan, program diklat transportasi menjadi hal penting, mengingat upaya penanganan kemacetan di Kota Bogor belum maksimal. “Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani masalah macet di Kota Bogor. Ini butuh peran masyarakat,” kata Bima.
Dia menjelaskan, masalah utama yang menjadi perhatian adalah persoalan angkot. “Problem utama konversi angkutan perkotaan di Kota Bogor adalah masih adanya oknum yang bermain. Ada oknum yang nyaman melihat orang lain tidak nyaman dengan macet. Untuk oknum ini, saya tidak segan-segan akan tindak tegas, siapa pun itu,” tegas Bima.
Soal macet, Bima menjelaskan, ada beberapa sebab. Di antaranya jumlah mobil yang terus bertambah di Kota Bogor. “Ada 1.000 kendaraan baru setiap minggunya, sementara ruas jalan penambahannya hanya 0,1 persen,” jelasnya.
Pemkot, diakuinya tidak memiliki wewenang untuk itu. “Rasio penggunaan kendaraan pribadi yang jauh dengan transportasi umum. Terakhir, persoalan tata kota yang masih perlu dirapikan,” tuturnya.
Selain manajemen, persoalan lain yang dihadapi Pemkot Bogor adalah terkait SDM. “Hanya 53 orang yang bertugas di lapangan. Tahun ini ada penambahan 140 tenaga PKWT. Tapi masih kurang,” kata Bima.
Orang nomor satu di Balaikota Bogor itu juga tak segan meminta bantuan kepada Kemenhub untuk membantu menuntaskan persoalan macet di Kota Bogor.
“Saya berharap ilmu yang diperoleh dari diklat tiga hari ini bisa diterapkan ke lapangan. Untuk menciptakan Bogor bebas macet, Bogor yang lebih nyaman dan Bogor yang teratur,” tegas Bima.(fik/c)
