CIBINONG–Per 2017, kekurangan hunian (backlog) Kabupaten Bogor mencapai 100.000 hingga 150.000. Angka ini diprediksi akan membengkak hingga 400.000 di tahun 2030 mendatang, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak mengeluarkan aturan baru soal perumahan.
Hal ini dikatakan langsung Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Bogor, Suparno. Kata dia, angka tersebut berdasarkan hitung-hitungan dari satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga (KK).
”Jadi prediksinya jika tidak ditangani, 2030 Kabupaten Bogor akan kekurangan rumah 400.000, ya karena masyarakat, seperti di Betawi. Masyarakat kita akan tersingkir jika tidak diatur sedemikian rupa, karena itu setiap pengembang harus menyediakan 20 persen dari unit yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (BMR),” beber Suparno kepada Radar Bogor.
Suparno melanjutkan, ke depan tanah-tanah Pemkab Bogor yang memang tidak produktif akan dibangun rusunawa. Seperti di rusunawa di Cileungsi, rata-rata satu unit berharga Rp300 ribu per bulan dengan tipe 24, dirasa cukup bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang memiliki penghasilan di bawah UMR.
”Kalau di Cibinong Raya bangunan yang ada harus vertikal, karena sudah tidak ada lagi lahan. Di sisi lain kebutuhan semakin meningkat, sudah masuk zona merah. Karena kan Cibinong Raya ini pusat kegiatan ekonomi, pembangunan, enggak mungkin membuat MBR di Cibinong raya,” jelasnya.
Suparno menjelaskan, di sisi lain jumlah perumahan di Kabupaten Bogor angkanya sudah mencapai 816, ditambah jenis cluster 319. Pihaknya mengaku sulit membatasi pertumbuhan perumahan, meski perumahan yang ada tak seluruhnya dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kalau perumahan ini kan memang membangunnya di Bogor, tapi yang beli belum tentu orang Bogor. Nggak bisa dikendalikan, susah. Paling yang membatasi itu ruang. Dan salah satunya lewat ketentuan teknis, right of way (ROW) 8 meter, kalau hanya 6 meter ditolak,” ungkapnya.(wil/c)
