Beranda Metropolis Atasi PKL dengan Pendekatan Budaya

Atasi PKL dengan Pendekatan Budaya

SILATURAHMI: (Kelima dari kiri) Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Bogor Rizal Utami bersama dengan CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu dan pengurus IKM Kota Bogor berfoto bersama di sela-sela kunjungan ke Graha Pena, Jalan KH Abdullah Bin Nuh beberapa waktu lalu

BOGOR–Dalam upaya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bogor, pengurus Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Bogor tengah mendata keluarga Minang yang mencari rezekinya sebagai PKL. Hal itu diupayakan untuk membantu Pemerintah Kota Bogor.

“Kami tidak ingin adanya citra buruk bagi tempat kelahiran kami. Karenanya, kami akan membantu,” Ketua IKM Kota Bogor Rizal Utami.

Ia menerangkan, upaya tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di ruang Paseban Balaikota Bogor Kamis (11/1) lalu. Langkah awal yang dilakukan adalah pendataan keanggotaan yang disusul jumlah total warga Minang yang menjadi PKL.

universitas pakuan unpak

Dalam proses pendataan ditemukan terdapat 11.600 anggota IKM. Dari jumlah tersebut, pihaknya masih harus mengklasifikasikan anggota yang menjadi PKL.
“Pendataan sudah kita lakukan. Tinggal nanti kami klasifikasi saudara kami yang menjadi PKL untuk kami arahkan agar lebih tertib dan mengikuti program pemerintah,” jelasnya.

Pada prinsipnya, ulas Rizal, warga Minang sejak kecil telah disadarkan pada budaya tempat ia merantau. Dengan selalu menjunjung tinggi kearifan lokal kota yang dipijak. Karenanya, para warga Minang cenderung mengikuti budaya lokal ketimbang membawa budaya tempat kelahirannya.

“Prisip kami dalam bahasa minang Basandi Syara yang artinya budaya bersendikan pada agama. Jadi di Kota Bogor ini budaya yang berjalan lurus pada syariah kami wajib pegang teguh,” tuturnya.

Penanganan PKL merupakan salah satu program eksternal IKM. Selain program kemitraan dengan pemerintah, IKM saat ini tengah fokus penertiban administrasi organisasi.

“Sebelum saya lahir IKM sudah ada. Hanya baru Agustus 2017 kami memiliki Badan hukum dan mulai secara organisasi menginduk ke pusat (DPP),” jelasnya.

Langkah awal program internal mengarah pada pendataan keanggotaan yang akan dimasukan dalam database organisasi. “Itu sudah diintruksikan dari ketua DPP kita, Fadli Zon,” tuturnya.(azi/c)