Beranda Bogor Raya Pungutan PTSL Masih Marak

Pungutan PTSL Masih Marak

CIBINONG–Program pen­daftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang digaungkan gratis. Namun kenyataannya, di Kabu­paten Bogor tidak sepenuhnya gratis. Warga yang ikut program tersebut harus menyediakan biaya pendaftaran Rp150 ribu. Bahkan ada temuan, terjadi pungutan hingga Rp1,5 Juta setiap pembuatan sertifikat tanah gratis tersebut.

”Seharusnya jangan ada pungutan lain yang dibebankan kepada warga selain yang Rp150 ribu itu. Saya ingatkan para kepala desa jangan coba-coba memungut biaya di luar ketentuan,” ujar Bupati Bogor Nurhayanti di sela-sela launching Program PTSL 2018 dan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan di Ciseeng, Kabupaten Bogor, kemarin (30/1).

Nurhayanti mengaku mendapat pengaduan dari warga tentang biaya PTSL yang  besarnya sampai Rp1,5 juta. ”Karena ada bukti kuitansinya, saat itu juga saya perintahkan camat untuk mengem­balikan uang itu. Saya tidak mau lagi mendengar ada biaya, kecuali yang Rp150 ribu tadi,” tegasnya.

universitas pakuan unpak

Sementara itu, sebanyak 80 ribu bidang tanah di Kabupaten Bogor menjadi sasaran program PTSL tahun ini. Jum­lah tersebut sama dengan tahun lalu. Beda­nya, kali ini sasaran­nya ada di 18 desa yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Ciseeng, Gunungsindur, Jasinga dan Kecamatan Cigudeg.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Agustyarsah mengaku yakin target tersebut bisa tercapai. Meng­ingat, Pemkab Bogor sangat mendu­kung program Presiden Jokowi itu. Disebutkannya, di wilayah Kabupatan Bogor terdapat seki­tar dua juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut, baru 700 ribu bidang atau sekitar 30 persen yang sudah bersertifikat.

”Memang tidak akan bisa rampung sampai 2025 nanti, tapi program ini akan  mempercepat proses penyertifikatan tanah-tanah warga,” bebernya.
Program PTSL, kata dia, selain mampu menggerakkan pereko­nomian masyarakat, juga memi­nimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini. Sebab, dengan program ini, semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi.

”Kami juga mengharapkan bantuan dari kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan dalam menentukan batas-batas bidang tanah,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Sri Mujitono menambahkan, Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang mendapat jatah PTSL paling banyak, yaitu 80.000 sertifikat tanah. Sedangkan yang lainnnya lebih sedikit, seperti Kabupaten Sumedang dan Kota Bogor, yang masing-masing hanya 60.000 dan 30.000 sertifikat sesuai kebutuhan luas bida ng tanah wilayahnya.

Ia juga optimistis targer tersebut tercapai dengan beberapa tero­bo­­san teknis yang dilakukan ke­pa­la daerah dengan meng­gerakkan patok tanah masyarakat sebelum ataupun setelah adanya pe­ngukuran.

”Oleh karena itu kami me­­nga­pre­siasi Bupati Bogor Ibu Nurhayanti. Kalau semua kepala daerah seper­ti ini tidak akan ada sengketa ke depan,” ujarnya. (wil/c)