CIBINONG–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah krisis aparatur sipil negara (ASN). Hingga awal 2018, jumlah ASN tercatat hanya 17.197 orang. Jumlah sebanyak itu, hanya 0,34 persen dari 5,4 juta penduduk Bumi Tegar Beriman.
Kepala Bidang Formasi Pegawai Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bogor, Rusliandy mengungkapkan, beban yang harus ditanggung seorang ASN di Kabupaten Bogor adalah 1 orang berbanding 288 warga.
“Sangat belum ideal,” kata Rusliandy kepada Radar Bogor.
Dia juga mengungkapkan, perbandingan itu jauh di bawah rasio rata-rata nasional yang mencapai 1,9 persen atau 1:52 orang. Menurut Rusliandy, kebutuhan paling dominan ada di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun dia enggan merinci berapa kebutuhan pegawai untuk dua sektor tersebut dan berapa yang telah diajukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
”Untuk usulan ke pusat, meliputi (bidang) pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Rusliandy tanpa merinci berapa banyak yang diusulkan.
Untuk diketahui, dalam tiga tahun terakhir, jumlah pegawai Pemkab Bogor berkurang 2.863 orang. Kondisi mendekati optimal terjadi pada 30 November 2015 lalu, ketika jumlah ASN 20.060 orang dengan kebutuhan pegawai mencapai 21.366 orang.
Kepala BKPP Dadang Irfan menyebut pihaknya setiap tahun selalu mengajukan kebutuhan ASN ke Kemen PAN-RB. Namun, yang disetujui pemerintah, tidak pernah sesuai dengan yang diajukan.
”Kami tidak mungkin juga mengajukan keseluruhan. Paling di sektor-sektor yang paling banyak kebutuhannya saja,” ungkap Dadang.(wil/c)
