Beranda Bogor Raya Desak Percepat Kabupaten Bogor Timur

Desak Percepat Kabupaten Bogor Timur

SEMANGAT: Presidium Bogor Timur berfoto bersama Ketua DPRD Ade Ruhandi usai dialog, kemarin.

CIBINONG–Presidium Bogor Timur terus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera menyerahkan hasil kajian daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Desakan ini terwujud dalam aksi di kantor DPRD Kabupaten Bogor, kemarin (17/1). Wakil DPP Presidium Bogor Timur, Sudirja mengatakan, eksekutif dan legislatif seharusnya bersatu untuk mengajukan kepada Provinsi Jabar, bukan seperti saat ini yang malah terabaikan.

“Legislatif dan eksekutif saling lempar. Nanti, jika sudah dilempar ke provinsi, untuk Kabupaten Bogor itu mudah, tidak didesak terus Presidium Botim,” kata dia.

penerimaan mahasiswa baru universitas nusa bangsa bogor

Sudirja mengatakan, tahapan DOB Kabupaten Bogor Timur sudah masuk dalam kajian yang dihadiri bupati juga DPRD. Namun, selang enam bulan setelahnya, hasil kajian tak kunjung diserahkan ke Jabar.

“Sekarang sidang paripurna saja belum. Botim memang harus mekar, karena sudah layak. Apalagi, pelayanan surat-menyurat sudah jauh. Intinya, jauh untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Sekjen DPP Presidium Bogor Timur, Alex Slamet Rijadi menambahkan, saat ini sudah sampai kepada tahapan penganggaran batas-batas wilayah untuk kajian ibu kota. “Yang jelas, kajian akademis saja itu kemarin Rp350 juta, mungkin tidak jauh beda,” cetusnya. Menurut Alex, tahapan DOB sudah dilakukan mulai dari dasar, kabupaten, provinsi hingga pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengungkapkan, usulan DOB Kabupaten Bogor Timur merupakan bentuk dari tindak lanjut.

“Sudah dimasukkan, dan kami anggarkan untuk kajian dan biaya operasional itu Rp600 juta. Hasil kajiannya sudah selesai, tapi hingga hari ini belum diserahkan ke DPRD, dari Pemkab Bogor,” tuturnya.

Ia berjanji akan mengirim surat kepada Bupati Bogor Nurhayanti untuk meminta dokumen kajian Bogor Timur. “Jika sudah ada, akan kami sampaikan pemberitahuan ke Provinsi Jabar, maupun di DPR RI,” tandasnya.(wil/c)