CIBINONG–Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor pesimistis angka rata-rata lama sekolah (RLS) sembilan tahun tercapai akhir 2018.
Meski begitu, dalam satu tahun terakhir, Pemkab Bogor mengklaim mampu menekan angka putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengatakan, 2016, jumlah anak putus sekolah tercatat 3.941 siswa SD, SMP, dan SMA. Angka itu diturunkan pada 2017 menjadi sekitar 1.000 siswa putus sekolah.
Menurutnya, salah satu upaya dalam menekan angka putus sekolah adalah dengan meningkatkan aksesibilitas menuju sekolah, ditambah menggelar pendidikan kelas jauh, kelas terbuka, dan kelas satu atap.
”Tapi pendidikan formal semacam itu tetap tidak bisa menutup lubang-lubang tersisa yang sebagiannya telah berhasil ditutup lewat program Kartu Indonesia Pintar (KIP),” terangnya.
Maka, lanjut Luthfie, Disdik membentuk pendidikan non-formal melalui 46 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di 40 kecamatan. Tujuannya untuk menjaring peserta mengikuti program kejar paket A, B, dan C.
”Oke sekarang ada KIP. Tapi, masih ada saja lubang yang tertinggal dan itu kami tutupi dengan pendidikan non-formal,” kata dia.
Luthfie menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki keunikan tersendiri. Luas wilayah yang demikian besar dan jumlah penduduk yang banyak, turut menjadi faktor tingginya anak putus sekolah. Belum lagi, ditambah kekuatan ekonomi keluarga juga menjadi kendala.
”Makanya yang kami kejar aksesibilitasnya. Sudah mah keluarganya susah, sekolah pun jauh. Masalah ekonomi di sini bukan karena biaya sekolah. Tapi, untuk transportasinya,” ungkap Luthfie.
Selain itu, Disdik juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan angka putus sekolah ini. ”Kami lakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat, MUI, serta pesantren sebagai upaya menanggulangi putus sekolah,” pungkasnya.(wil/c)
