CIBINONG–Serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor pada 2017 mentok di angka 77 persen. Hal itu, karena banyaknya proyek molor sehingga masuk ke tahun 2018.
Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan, meski serapan anggaran DPUPR menjadi terendah dari 38 SKPD, jabatan Yani Hassan masih aman atau tidak dirotasi.
“Sesuai dengan pakta integritas yang dibuat awal 2017, setiap dinas menargetkan minimal serapan anggaran di atas 75 persen,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (11/1).
Ia menuturkan, pakta integritas merupakan bagian dari komitmen para kepala dinas kepada bupati secara sukarela. “Jadi, saya rasa tugas Yani Hassan tetap di PUPR,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala DPUPR Yani Hassan mengatakan, dari total anggaran yang hampir mencapai Rp1 triliun, baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, anggaran yang terserap hanya sekitar 77 persen.
Karenanya, Yani telah mengevaluasi jajarannya mulai dari perencanaan, pengawasan dan lainnya. “Tak menutup kemungkinan, ada rotasi pegawai atau pergantian kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT),” ungkapnya.
Menurutnya, untuk pembayaran sejumlah proyek yang molor, Pemkab Bogor sudah melakukannya dengan acuan nilai di bawah progres pengerjaan.
Ada beberapa proyek luncuran dari tahun lalu dan 13 paket yang gagal lelang di tahun 2017 sudah dilelang kembali. “Walaupun molor, Pemkab Bogor tetap melakukan pembayaran tapi nilainya di bawah progres pengerjaan yang sudah dicapai pada akhir 2017 lalu,” pungkasnya.(rp2/c)
