Beranda Bogor Raya Kejaksaan ”Kejar” Kades Penunggak Pajak

Kejaksaan ”Kejar” Kades Penunggak Pajak

CIBINONG–Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tak main-main menga­wasi anggaran desa. Bahkan, mendorong kepala desa agar segera membayarkan pajak penggunaan anggaran bantuan atau hibah.

Kepala Kejari Kabupaten Bogor Bambang Hartoto mengatakan, pajak tersebut seharus­nya dibayarkan ketika desa melakukan pencairan pertama. Namun, karena kemung­kinan para kepala desa sedang sibuk mengurus program-programnya yang harus diselesaikan, sehingga membuat mereka lupa untuk membayarkan kewajibannya. ”Ini kan pajak terhutang, jadi kapan saja bisa ditagih dan dicicil bayarnya,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (10/1).

Selain itu, kata dia, ada pula sebagian kepala desa yang belum memahami bahwa bantuan tersebut dikenakan pajak karena asumsinya dana hibah. Karenanya, Kejari bersinergi dengan KPP Pratama untuk mengingatkan agar para kepala desa segera membayarkan kewajibannya.

”Yang menghitungnya KPP Pratama dan karena ini masalah pajak, di situ ada sanksi pajak. KPP yang akan menindaknya apakah dikenakan sanksi uang paksa atau yang lainnya,” tuturnya.

Dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor, Kejari juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), KPP Pratama, Inspektorat dan instansi lain yang berkaitan dengan keuangan negara untuk sama-sama melakukan sosialisasi.

Tak hanya berkaitan dengan penggunaan dana desa, tetapi juga terkait dengan rambu-rambu yang memang seharusnya mereka patuhi sehingga tak menimbulkan masalah lagi.

”Saya imbau agar kepala desa segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan pajak yang belum diselesaikan, karena ini untuk kita semua,” pungkasnya.(rp2/c)