BOGOR–Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor Usmar Hariman tak mau menyerah. Setelah ”dipaksa’’ mengakui dahsyatnya gocekan Bima Arya yang bermain di tingkat elite, Usmar menyerang balik. Teranyar, wakil wali kota Bogor itu menggoyang partainya sendiri, dengan menyatakan pamit.
Senin (8/1) kemarin, Usmar mengambil langkah besar dalam karier politiknya. Salah seorang pendiri Partai Demokrat di Kota Hujan itu menyatakan mundur dan melepas jabatan strategisnya sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor.
Pernyataan Usmar itu tertuang dalam surat yang ditujukan langsung ke SBY, serta tembusan kepada Sekjen Partai Demokrat, BPOKK DPP, DPP Demokrat, DPD Demokrat Jawa Barat, dan DPC Partai Demokrat Kota Bogor.
”Saya Usmar Hariman, dan jabatan terakhir ketua DPC PD (Partai Demokrat, red) Kota Bogor. Dengan ini, menyatakan diri mengundurkan diri dari ketua PD Demokrat Kota Bogor, per tanggal 8 Januari,’’ tegas Usmar dalam keterangan persnya di Hotel Savero, Kota Bogor.
Usmar memastikan keputusannya itu tanpa ada unsur paksaan. Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut beralasan mundur karena dinamika yang luar biasa di internal maupun pengaruh dari eksternal partai demi kelancaran proses Pilkada serentak 2018. ”Tidak ada isu-isu lain lagi, sehingga Demokrat di satu sisi bisa melaksanakan tugas lanjutan untuk masuk ke fase pendaftaran,’’ ujarnya.
Dia juga menegaskan, pengunduran diri sebagai pimpinan Demokrat di Kota Bogor, sekaligus melepas keanggotaan dari partai yang telah membesarkannya itu. Kini Usmar fokus mengamankan pemerintahan selama empat bulan ke depan, mengingat sang petahana, Bima Arya bakal cuti mengikuti kontestasi pilkada.
”Saya akan fokus menyelesaikan pemerintahan sampai 2019,’’ ujarnya. Usmar tak menampik ada campur tangan pihak eksternal yang memengaruhi keputusannya tersebut.
Menurutnya, dalam bermasyarakat atau berkomunikasi selalu ada etika, tata cara, serta tata krama, termasuk dalam berkehidupan politik.
”Jadi, memang yang sangat saya rasakan bahwa roda organisasi PD (Demokrat, red) ini tidak akan jalan secara optimal kalau saya masih di dalam. Tentu akan ada upaya-upaya by pass dan intervensi eksternal.
Kalau ini yang terjadi, organisasi sudah tidak baik, dan saya menyatakan tidak berhasil menangkis intervensi eksternal yang sekarang sudah terjadi,’’ cetusnya.
Meski demikian, ia tegas membantah keputusan mundur sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan DPP Partai Demokrat. ”Tidak, kita memberikan kesempatan karena di PD (Demokrat, red) sendiri ada yang pro dan kontra, terhadap pola intervensi eksternal itu sendiri,” imbuhnya.
Dengan keputusan itu, Usmar justru memberi keleluasaan terhadap pihak-pihak di internal partai yang berlawanan dengannya. ”Sehingga kita mundur satu langkah untuk memuluskan program pilkada. Karena rekomendasi dari DPP sudah turun, jadi harus diamankan dan yang mengamankan, ya, mereka-mereka dan tidak mungkin saya lagi,’’ ujarnya.
Di bagian lain, sejumlah kalangan menduga pengunduran diri Usmar sebagai manuver politik. Langkah itu merupakan ajang ”balas dendam’’ kepada rumah politiknya, dan setidaknya sedikit mengganggu perjalanan sang petahana. Dengan adanya kekosongan kursi pimpinan, kini posisi Partai Demokrat dalam koalisi besar petahana menjadi tak jelas. Pengusung atau pendukung.
Pengamat politik Yusfitriadi berpendapat, sudah pasti Usmar kecewa musabab dirinya sudah membangun basis parpol secara struktural maupun secara kultural. ”Tentu tidak lain orientasinya adalah kekuasaan,’’ kata dia.
Sehingga bisa dipahami, Usmar membuat perlawanan melalui langkah mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader Demokrat. Itu, menurut Yus, supaya Usmar terbebas dari ikatan kekaderan dengan parpol Demokrat. ”Dengan begitu, Usmar bisa bermain menjegal petahana dengan koalisi lain,’’ kata direktur STKIP Muhammadiyah tersebut.
Selanjutnya, sangat mungkin perlawanan Usmar berlanjut dengan merapat ke salah satu pasangan calon lain. Walau bagaimanapun, Usmar sedikit banyak sudah sejak awal membangun basis pemilih, termasuk memiliki struktur dan pasukan yang loyal.
Sekadar informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat formulir dalam model BB.2-KWK.
Salah satu berkasnya mengharuskan partai politik di daerah untuk mengisi sekaligus menandatangani isi formulir terkait dengan partai pengusung maupun partai pendukung.
Kasus serupa pernah terjadi di Buton Selatan, 2016 lalu. Dari tujuh partai pengusung bakal pasangan calon Muhamad Faizal-Wa Ode Hasniwati, KPU Buton Selatan menggugurkan partai PPP karena dianggap Ketua DPC PPP Buton Selatan tidak memberikan tanda tangan saat paslon melakukan pendaftaran.
Seperti diketahui, manuver petahana di Pilwalkot Bogor, Bima Arya, mampu membuat Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menepikan kadernya sendiri di Pilwalkot Bogor 2018. Padahal, Usmar ngebet betul ingin kembali berdampingan dengan Bima Arya, atau berkoalisi dengan partai lain melawan petahana.(ded/d)
