CIBUBUR–Bisa dilihat dengan mata telanjang, pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Cibubur saat ini tak lepas dari pembangunan pendukungnya. Seperti infrastruktur, apartemen, hotel, jalan tol, hingga instansi pemerintahan. Cibubur memiliki empat wilayah kota dan kabupaten, di antaranya Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Jakarta di wilayah timur.
Ketua Umum Badan Pimpinan Nasional Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional (BPN-Ataknas), Taqdir Al Mushawir kepada Radar Cibubur mengatakan, Ataknas sudah memberi masukan kepada pemerintah pusat yang sedang menggodok peraturan pemerintah terkait pemberdayaan tenaga ahli lokal. ”Mubazir jika pemerintah tak memberdayakan tenaga konstruksi lokal untuk ikut serta dalam perkembangan wilayah Cibubur menjadi semakin pesat,” usulnya.
Ia memberikan masukan untuk peningkatan yang lebih cenderung kepada pengusaha profesional di daerah, khususnya di Jawa Barat yang menopang ibu kota.
Taqdir memaparkan, ada beberapa poin yang diusulkan kepada pemerintah oleh Ataknas selaku badan di bawah Kementerian PUPR tersebut. ”Seperti halnya pemberdayaan rekanan di daerah. Jadi, untuk semua badan usaha asing yang bekerja di daerah tersebut, harus melibatkan kontraktor nasional atau lokal,” ujarnya.
Karena, menurut Kementerian PU, tahun kemarin pemerintah sudah mencetak dua juta sertifikat tenaga ahli. Di antaranya di dalamnya itu ada Ataknas. ”Yang sudah dicetak ini diharapkan terserap pasar di lokal sesuai dengan kompetensinya. Kontraktor jalan ya jalan, bangunan ya bangunan,” bebernya lagi.
Tujuannya, tak lain, hanya untuk menaikkan kualitas dan derajat kontraktor lokal. Dilihat di lapangan sendiri, banyak tenaga kerja asing yang justru memegang kendali dalam proses pembangunan di Indonesia.
“Saya sudah keliling dari Aceh sampai Papua, sangat terlihat perbedaannya. Tenaga kita-kita itu middle ke bawah. Contoh proyeknya seperti pengadaan waduk di Papua, rel kereta api, termasuk LRT (light rail transit) di Jabodebek,” lanjut dia menjelaskan.
Tenaga lokal yang ada, kata dia, hanya berperan sebagai pekerja kasar. Jarang ada yang berperan sebagai tenaga ahli. ”Sertifikat yang kita keluarkan itu kan nasional, bahkan sertifikat yang kami keluarkan itu adalah sertifikat kesetaraan ASEAN. Jadi harusnya tenaga kita bisa lebih dari itu,” tukasnya.(dka/c)
