25 radar bogor

Malaysia Belajar Otonomi Desa di Bogor

KERJA SAMA: Menteri Luar Bandar dan Wilayah Negara Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob saat menyambangi Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
KERJA SAMA: Menteri Luar Bandar dan Wilayah Negara Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob saat menyambangi Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

MEGAMENDUNG–Menteri Luar Bandar dan Wilayah Negara Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Bin Yaakob me­nyambangi Desa Suka­manah, Kecamatan Mega­mendung, Kabupaten Bogor.

Kunjungan tersebut meru­pakan rangkaian kerja sama bilateral dalam bidang pem­bangunan perdesaan antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI dan Kemen­terian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia.

Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri Bin Yaakob mengatakan, kunjungan tersebut dilakukannya untuk me­ning­katkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

”Kami juga ingin bertukar pikiran bagaimana pem­bangunan desa yang otonom dengan dikepalai kepala desa sehingga desa tidak tergantung pada anggaran pemerintah,” ujarnya.

Dia juga berkomitmen akan melakukan pertukaran produk desa. Jadi, produk desa dari Indonesia bisa diekspor ke Malaysia, begitu pula sebaliknya.
Dirjen (PPMD) Pembangunan dan Pengembangan masya­ra­kat desa Kementerian RI, Taufik Madjid mengatakan, perte­­muan bilateral ini membahas ber­bagai peluang kerja sama bi­dang pembangunan pedesaan. Khususnya, pengemban­gan sektor pertanian di daerah perbatasan lndonesla-Malaysla.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamanah Ismail menjelaskan, desanya berusaha mandiri dengan memberdayakan sektor petanian. Misalnya, dengan pertanian edaname (kedelai rebus Jepang) atau mem­berdayakan petani jamur. Sektor lain, kata dia, mengelola BUMDes berupa usaha air.

”Kami berusaha mencari pemasukan dengan mandiri melalui potensi yang ada,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, juga didampingi lembaga di bawahnya seperti Federal Land Consolidation and Rehabilitation Agency (FELCRA), Rubber Industry Smallholders Development Authority (RlSDA), dan People’s Trust Council (MARA) and Institute of Rural Advancement (lNFRA). Para delegasi Malaysia diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.(don/c)