BOGOR–Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bogor yang memiliki hak pilih di Pilkada serentak 2018, cukup signifikan. Tercatat dari total pegawai aktif sebanyak 7.451 orang, sebagian besar berstatus sebagai warga Kota Bogor.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Fetty Qondarsyah menjelaskan, dari total PNS aktif yang berstatus sebagai warga Kabupaten Bogor ada 885 orang. “Paling banyak PNS yang tinggal di Kota Bogor, jumlahnya mencapai 6.374 orang,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Tak heran, sejumlah bakal calon kepala daerah ada yang mengincar PNS untuk dijadikan lumbung-lumbung suaranya. Sebab, selain suara yang sangat potensial juga dianggap lebih riil.
Meski demikian, mantan kepala dinas pendidikan tersebut sudah mewantiwanti agar para PNS tetap netral terhadap siapa pun calon kepala daerah yang maju di pilwalkot. Menurutnya, akan ada sanksi berat menanti mulai dari penundaan jabatan hingga pemberhentian.
“Sanksi tergantung seberapa berat pelanggarannya. Asal ada pengaduan silakan saja, ujuk-ujuk nanti diberhentikan (lapor) ku saya! Asal ada dasarnya foto dan bukti,” tegasnya.
Sedangkan yang menentukan sanksi berat dan ringan, perumusannya dilakukan Panwaslu dan BKPSDA. “Jika tidak ada bukti tidak bisa ditindak,” ucapnya. Tahun ini, sesuai dengan arahan Kemendagri akan dibentuk satgas internal PNS.
“Jadi, nanti tugasnya memantau. Walaupun ada pelaporan kita akan melaporkannya ke KSN, karena dia memantau terkait netralitas PNS,” tukasnya.
Terpisah, salah satu pejabat PNS di Kota Bogor yang berstatus sebagai warga Kabupaten Bogor, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Disdukcapil) Dodi Achdiat.
Menurutnya, ada beberapa rekanan kerjanya di lingkungan Pemkot Bogor yang tidak memiliki hak pilih di Pilwalkot Bogor. “Saya tinggal di Kabupaten Bogor tepatnya di Kelurahan Pagelaran. Setahu saya ada beberapa PNS Kota Bogor yang tinggal di Kabupaten Bogor, salah satunya Eko Prabowo (kepala Dinas Pemuda Olahraga),” tutupnya.(ded/c)
