25 radar bogor

Emil ”Loncat” ke PDI Perjuangan

KOMPAK: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang DH (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (3/1).
KOMPAK: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang DH (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (3/1).

JAKARTA–Bakal calon gubernur Jawa Barat dari koalisi Partai NasDem, PPP, dan PKB, Ridwan Kamil mendatangi kantor DPP PDIP di Jakarta, kemarin (3/1). Dia membuka peluang koalisi dengan partai berlambang banteng itu.

Ditemui setelah acara, RK –sapaan akrabnya– mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif pribadinya. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal kemungkinan koalisi. Menurut dia, hal itu di luar kewenangannya. Sebagai calon, lanjut RK, dirinya hanya berupaya membuka komunikasi dengan siapa pun, termasuk PDIP. ’’Saya serahkan kepada tuan rumah. Sebagai manusia, silaturahmi kan sangat mulia,” ujarnya kepada wartawan.

Namun, RK mengisyaratkan siap jika PDIP memberikan dukungan. Semakin banyak dukungan akan semakin baik. ’’Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak?” imbuhnya.

Suami Atalia Praratya itu juga menegaskan jika situasi di koalisinya masih solid. Mengenai deadlock pemilihan calon wakil gubernur, dia menilai hanya perlu dikomunikasikan. Dia mengaku tidak dalam posisi yang bisa memilih calon pendamping.

Sepenuhnya, dia menyerahkan ke para partai pengusung, tak terkecuali jika PDIP masuk koalisi. ’’Saya ini pengantin, siap dijodohkan dengan siapa pun. Saya belajar untuk mencintai dengan mudah dan cepat,” ujarnya berseloroh.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Dwi Hartono mengatakan, pertemuan tersebut baru sebatas diskusi dan tukar pikiran. Belum dibicarakan rencana koalisi maupun sosok wakil yang diajukan PDIP.

Namun, dia tidak menutup peluang partainya bergabung dengan koalisi RK. Meski secara administrasi PDIP mampu mengusung calon sendiri, komunikasi dengan elemen politik lain sangat dibutuhkan. Tapi, kata dia, hal itu harus dibicarakan dulu dengan internal partai. Pihaknya hanya mengoordinasikan data, fakta, dan analisis objektif ke pleno. ’’Pleno-lah yang mendiskusikan, memperdebatkan, kemudian mengambil keputusan,” jelasnya.

Pada bagian lain, Partai Demokrat (PD) yang sudah memastikan duet Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi belum memutuskan siapa yang menempati posisi cagub atau cawagub. Meski begitu, PD optimistis bahwa Demiz -sapaan akrab Deddy Mizwar- bisa menempati posisi Jabar I atau cagub.

”Survei elektabilitas Demiz lebih tinggi, tapi kita tunggu saja,” ujar Agus Hermanto, wakil ketua umum Partai Demokrat, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Agus, koalisi Partai Demokrat dan Golkar di Pilgub Jabar secara lisan sudah terbentuk. Demiz maupun Demul -sapaan Dedi Mulyadi- merupakan pasangan yang saling melengkapi. Secara formal, pengajuan pasangan itu akan terlihat dalam proses di Komisi Pemilihan Umum. ”Nanti terlihat saat sudah didaftarkan,” lanjut Agus.

Dia juga angkat bicara mengenai polemik pakta integritas yang ditandatangani Demiz terkait posisinya sebagai calon kepala daerah (kada) sekaligus kader Partai Demokrat.

Menurut dia, penandatanganan pakta integritas tersebut adalah hal yang lumrah di internal Partai Demokrat. ”Ini sudah umum dan menjadi aturan di Partai Demokrat. Kayak saya juga tanda tangan pakta integritas,” ujar Agus.

Siapa pun kader, calon kada, bahkan pimpinannya, Partai Demokrat juga menandatangani pakta integritas. Hal itu adalah komitmen bahwa siapa pun pihak yang mewakili Partai Demokrat memiliki pegangan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. ”Kalau dari partai lain memang belum tentu seperti itu,” tukasnya.(jp)