MEGAMENDUNG–Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meminta Pemkab Bogor menjelaskan tertundanya dana bantuan keuangan (bankeu) bupati. Terutama dana sebesar Rp6 milar untuk pembangunan jalur alternatif utara di wilayah Puncak.
Anggota Komisi III Adi Suwardi mengatakan, ada kucuran anggaran peruntukkan jalan di Puncak. Di mana, prioritasnya adalah jalur-jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. ”Kenapa belum ada pencairan? Ini bagian dari kehati-hatian bupati.
Seharusnya lebih berani dan menjelaskan mengapa dana bankeu tidak dikucurkan. Padahal sudah masuk anggaran,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Padahal, Adi menjelaskan, penerapan kucuran bankeu bisa diawasi melalui Inspektorat, kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Menurutnya, tertundanya bantuan karena ada masalah di beberapa desa. Kendati demikian, Adi tetap tidak sependapat dengan sikap tersebut. Di mana, kasusnya satu desa bermasalah tapi berimbas pada lainnya.
Untuk mengatasinya, kata dia, Pemkab Bogor harus memiliki formula khusus. Misalnya, dengan memberikan kebijakan bersifat shock therapy jika harus diserap anggaran tersebut oleh desa.
”Saya berharap di awal 2018 ini, pencairan bankeu yang tertunda bisa dilakukan. Mudah-mudahan tak ada kata terlambat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, empat kepala desa terpaksa gigit jari. Musababnya, bankeu sebesar Rp6 miliar untuk pengerjaan jalur alternatif ditunda.
Hal ini membuat Pemerintah Desa (Pemdes) Cipayung Datar, Cipayung Girang, Pasir Angin, dan Megamendung terpaksa belum membayar utang kepada toko bahan bangunan.
”Info yang saya terima karena ada satu desa yang bermasalah. Sehingga bankeu tersebut belum bisa dicairkan, tapi bukan dari empat desa di Megamendung,” ujar Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah II Ciawi pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Eko Sulistianto.
Penundaan ini, sambungnya, tidak hanya terjadi pada empat desa di Kecamatan Megamendung, melainkan di 35 desa lainnya. ”Saya belum tahu sampai kapan penundaan bankeu ini, kami berharap tidak terlalu lama,” ucapnya.(don/c)
