CIBINONG–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor memasukkan kembali 13 proyek konstruksi pada percepatan lelang 2018. Dari total tersebut, sembilan di antaranya merupakan paket eks dana alokasi khusus (DAK).
”DPUPR sudah memasukkan berkas, sehingga awal Januari ini sudah bisa tayang. Namun saat ini masih kami periksa dalam kategori kelengkapan,” ujar Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi kepada Radar Bogor.
Selain itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya juga telah memasukkan paket, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), RSUD Ciawi, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
”Dari 10 paket non-konstruksi, empat sudah tayang, di antaranya satu PPLPD milik Dispora, dua paket makan dan minum (mamin) dari RSUD Ciawi, serta satu paket untuk sewa alat berat di TPA Galuga dari DLH,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, efisiensi ULP untuk tahun ini mengalami penurunan. Mengingat pada 2016 mencapai Rp208 miliar atau 13,31 persen. Sedangkan, 2017 mencapai Rp120 miliar atau 8,6 persen.
”Total 1.018 kegiatan dengan rincian 129 kegiatan pengadaan barang dengan pagu anggaran Rp1,3 miliar, 694 kegiatan pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran Rp1,38 triliun, 154 kegiatan jasa konsultansi dengan pagu anggaran Rp69,3 miliar, dan 41 kegiatan jasa lainnya dengan pagu anggaran Rp42,8 miliar. Sehingga, total pagu anggaran dari permohonan pelelangan dari 29 SKPD adalah Rp1,62 triliun” terangnya.
Lalu, kata dia, kegiatan yang batal dan gagal lelang mencapai 35 proyek, terdiri dari sembilan kegiatan DAK, empat kegiatan banprov, dan 11 kegiatan APBD serta 11 lainnya dibatalkan karena beralih ke e-Katalog. ”Jadi, yang masuk ke percepatan lelang untuk DPA tahun anggaran 2018 adalah empat kegiatan yang sedang berjalan dan 19 kegiatan yang masih persiapan itu masuk,” ungkapnya.
Selain efisiensi yang turun, sambung dia, jumlah kegiatan juga mengalami penurunan. Hal tersebut lantaran beberapa proyek dari SKPD telah beralih ke e-Katalog tanpa perlu dilelangkan. ”Setiap tahun, item e-Katalog selalu bertambah. Tapi, dengan adanya cara itu bisa mengurangi beban kerja di SKPD sebab barang sudah dijamin oleh negara melalui LKPP, baik dari kualitas maupun harga,” pungkasnya.(rp2/c)
